Kok Bisa Jokowi Rayu Xi Jinping? Kereta Cepat Bukan untuk Cari Untung

Justru pada titik inilah Ferdinand Hutahaean mengaku tak habis pikir. Jika Whoosh adalah "investasi sosial" yang rugi pun tak masalah, lantas apa yang disampaikan Jokowi kepada Presiden China, Xi Jinping, saat meyakinkan China untuk berinvestasi besar-besaran?

Dalam program Interupsi di kanal YouTube Official iNews, Kamis (30/10/2025), Ferdinand melontarkan sindiran tajam.

"Saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial ya, rugi transportasi umum tidak apa-apa," ujar Ferdinand.

Ia kemudian mempertanyakan skenario negosiasi antara kedua kepala negara tersebut.

Baca juga: Apa Jaminan Jokowi Alihkan MoU Whosh dari Jepang ke China? Mahfud MD Minta KPK Cari Dokumen Rahasia

Baca juga: OTK Diduga TPNPB Aniaya Pria Asal Sulawesi di Yahukimo Papua Pegunungan, Korban Kritis

"Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini, kalau ini memang didesain untuk proyek rugi, proyek investasi sosial?"

"Kira-kira Jokowi ngomong apa ke Xi Jinping? 'Mister Xi, investasilah di kereta cepat ini. Proyek investasi sosial public service obligation nanti kalau rugi tidak apa-apa'?"

Ferdinand menegaskan, proyeksi awal Whoosh harusnya mampu menjual 70-80 persen gerbong agar operasional tertutupi dan tidak merugi.

Realitas hari ini, di mana Whoosh disebut belum menjadi pilihan utama masyarakat dan proyeksinya meleset, menyebabkan kerugian harian hingga miliaran rupiah, yang semakin mempertegas keheranannya atas klaim "investasi sosial" tersebut.

Whoosh Bukan Kebutuhan Mendasar Masyarakat

Ferdinand Hutahaean juga terkejut dengan pernyataan Jokowi soal Whoosh bukan mencari laba, melainkan menjadi investasi sosial.

Sebab, menurutnya, proyek kereta cepat ini bukanlah kebutuhan mendasar masyarakat.

Selain itu, proyek tersebut, kata dia, tidak bisa dimasukkan kategori investasi sosial maupun public service obligation atau kewajiban dalam menyediakan layanan publik.

"Saya mengikuti statement-nya Pak Jokowi ya. Dan saya cukup kaget dan sedikit heran, mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial," kata Ferdinand.

"Kenapa kaget?"

"Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara dan di situlah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation, dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation."

"Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat."