Sosok 3 Menteri Era Jokowi yang Disebut Mahfud MD Bisa Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat

TRIBUNJAMBI.COM - Ada tiga menteri era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi yang bisa bisa diperiksa terkait dugaan adanya korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Sosok ketiga pembantu presiden tersebut disampaikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Eks Menkopolhukam itu menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap ketiga menteri tersebut.

Dia menyampaikan setelah sebelum KPK menyebut telah mulai melakukan penyelidikan kasus mega proyek Rp116 triliun tersebut.

Bahkan, Lembaga Antirasuah mengklaim telah melakukannya sejak awal tahun 2025.

Mahfud MD pun membeberkan beberapa tokoh yang sempat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Jokowi pada jilid pertama.

Mereka adalah:

• Rini Soemarno (Menteri BUMN)
• Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN)

Baca juga: Akhirnya Jokowi Ngaku Soal Utang Kereta Cepat Whoosh Triliunan, Kian Membengkak: Urusan Pemerintah

Baca juga: Siswa SMP di Sawahlunto Sumbar Ditemukan Tergantung di Ruang Kelas: Baik dan Jujur, Sempat Murung

Baca juga: Hilang Mobil Perwira Mabes Polri saat Liburan di Lampung, Rupanya Dicuri Oknum dan Pecatan Polisi

• Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

Mahfud mengungkapkan pemanggilan ketiga menteri Jokowi ini dalam rangka untuk menyelidiki isi kerjasama antara Indonesia dengan China terkait proyek pembangunan Whoosh.

"Kalau melihat catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif Rini Soemarno, lalu ada Sofyan Djalil mungkin dia Kepala Bappenas atau Kepala Pertanahannya (BPN), lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian," kata Mahfud dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa (28/10/2025).

Sebenarnya, Mahfud MD juga menyarankan KPK memanggil anggota DPR.

Namun, dia menjelaskan ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN, DPR melarang yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat.

Sehingga, DPR pun dianggap tidak pernah memperoleh perkembangan terbaru soal proyek Whoosh.

"Agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Soemarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. Waktu itu kan DPR menolak keberadaan Rini."

"Ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu (proyek Whoosh)," jelas Mahfud. 

Ketika ditanya apakah Jokowi turut bisa dipanggil KPK, Mahfud mengiyakan.