Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Tanggapan Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018, dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Penyampaian tanggapan pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh Plt Gubernur Jambi.

Baca: Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Jambi Uji Kompetensi Camat dan Lurah

Pada kesempatan ini Plt Gubernur menjawab atas pertanyaan dan Tangapan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2019 yang di tanggapi  pada tanggal 19 September 2018 yang lalu.

Fachrori menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi menerima kritikan, saran dan masukan dari semua fraksi-fraksi yang berada di DPRD Provinsi Jambi, dari Fraksi Gerindra menyoroti masalah Silpa tahun 2018, "mengenai Silpa tahun 2018 untuk menutupi defisit belanja tahun 2019 yang dinilai masih sangat tinggi. Perhitungan Silpa telah mempertimbangkan realisasi Silpa tahun 2017 yang berjumlah Rp457,07 miliar dari proyeksi sejumlah Rp297,12 miliar. Mengacu pada Silpa tersebut, maka proyeksi Silpa tahun 2019 diproyeksi lebih rendah yaitu sebesar Rp310, 854 miliar dan ada kegiatan yang tak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB, fraksi Restorasi Nurani dan fraksi PDIP," ungkap Fachrori.

Pertanyaan terkait program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya, Pemrov jambi masih menyusun pedoman umum yang mengatur tatalaksana bantuan alat berat melalui Badan Keuangan Daerah, agar mengundang kabupaten/kota untuk mengkomunikasikan penundaan penyaluran bantuan keuangan untuk alat berat di tahun 2018, untuk ditahun 2019 Kabupaten/kota agar mengikuti petunjuk teknis operasionalisasi, sehingga bantuan yang telah disalurkan pada tahun 2017 lalu dapat segera dimanfaatkan, sambungnya.

Baca: Jaksa Bacakan Tanggapan Eksepsi Kasus Dugaan Korupsi Perumahan PNS Sarolangun

Baca: BREAKING NEWS: Tersangka Kasus Pipanisasi di Tanjab Barat Ditahan Kejati Jambi

Pemrov jambi telah mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit sebanyak Rp22,2 miliar yang disalurkan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Merangin, "Terkait laporan masyarakat mengenai pembangunan jalan padang lamo tepatnya simpang Logpon Kabupaten Tebo yang disampaikan oleh fraksi juga, jalan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan desember 2018 ini," jelas Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori juga menjelaskan terkait program dibidang ekonomi kesejahteraan masyarakat." Peningkatan pembangunan pertanian dan perkebunan serta UMKM, merupakan salah satu program prioritas pembangunan di tahun 2019." lanjut Fachrori

Pada sektor pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan pemerataan kelengkapan sarana prasarana sekolah serta kualitasnya, juga kualitas guru-guru perlu ditingkatkan, lanjutnya.

Baca: 47 Pelajar Diamankan, 1 Warnet Disegel. Kami Cuma Main Sebentar Bae, Pak

Baca: Cicip Aneka Kopi di Festival Batanghari 2018

Baca: Bekraf Dorong Pembentukan Komunitas di Jambi

Lebih lanjut Fachrori menerima saran dewan agar RSUD Raden Mattaher dapat mengoptimalkan status BLUD dan semakin mandiri dan tidak bergantungan pada APBD Provinsi Jambi. "Kami sangat sependapat dengan anggota dewan, pada kesempatan ini, Saya perintahkan kepada Direktur RSUD Raden Mattaher agar segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya," lanjut Fachrori, "saat ini pengembangan populasi ternak sapi dan kerbau difokuskan melalui program upaya khusu sapi/kerbau indukan wajib bunting atau Upsus SIWAB yang di danai oleh APBN. Percepatan pengembangan populasi dilakukan dengan Optimalisasi Inseminasi Buatan yang lebih efektif dan efisien, dimana pada tahun 2018 Pemprov Jambi mendapat target akseptor sebanyak 15,75 ribu ekor dengan jumlah kelahiran 9,9 ribu ekor," jelasnya.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Jambi yang di wakili oleh utusan Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 yang diawali oleh Pandangan Umum dari Fraksi PKB terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018, yang disampaikan Eka Marlina, melalui proses penyesuaian perubahan dan sisa waktu tahun anggaran 2018 yang singkat ini, diharapkan Pemrov Jambi dapat melaksanakan program kerja yang terukur, efisien dan trasparan agar sasaran pembangunan tahun 2018 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca: PHRI Imbau Segera Urus Sertifikat Halal

Baca: Angso Duo Lama akan Dijadikan RTH, Oktober Pedagang Blok B dan D Dipindah

Baca: Warga Ancam Tanam Pisang di Tengah Jalan Provinsi

Baca: Semua Laporkan LADK

Pandangan Umum dari Fraksi PAN yang disampaikan Wiwid Iswara menyampaikan, dengan anjloknya harga komoditi karet dan sawit di provinsi jambi diharapkan pemerintah daerah mencarikan solusi ketika harga komoditi tersebut rendah dengan alternatif lainya seperti program penggantian usaha kecil mikro dan lainya.

Pandangan Umum dari Fraksi PPP yang disampaikan Syopian, terkait ada beberapa program dokumen nota keuangan RAPBD mengenai bantuan sosial yang terdapat diuraian belanja daerah tidak langsung sebesar Rp 1 Miliar, menurut hemat kami masih belum senifikan mengingat masih banyak terdapat masyarakat miskin yang masih kurang mampu.

"Kami mengharapkan kepada Pemrov Jambi agar dapat mengalokasikan jumlah dana yang dianggarkan bertambah pada tahun berikutnya," jelasnya.

Pandangan Umum dari Fraksi Restorasi Hati Nurani yang disampaikan Kusnindar mempertanyakan, terkait belanja langsung terjadi penambahan belanja pegawai sebesar Rp15,826 miliar atau meningkat 8,38 persen dan belanja barang dan jasa bertambah Rp14,547 miliar atau meningkat 1,63 persen serta belanja modal bertambah Rp4,44 miliar bertambah 0,45 persen

Pandangan Umum dari Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan Arrahmat Eka Putra, SE Meminta Plt Gubernur dan para OPD agar tidak sekedar kerja-kerja tetapi kerja dibarengi dengan inovasi-inovasi berlian sehingga dapat kerja yang cerdas demi tercapainya Jambi tuntas 2021.