Analisis Politik Dosen Unja, Gugatan Pilkada Bungo Potensi Dikabulkan MK s/d Coblosan Ulang

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berikut analisis politik Dosen Ilmu Politik Universitas Jambi, Nasuhaidi, terkait sidang sengketa Pilkada Bungo di Mahkamah Konstitusi.

Pasangan Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat mengajukan alat bukti tambahan untuk menghadapi sidang pembuktian gugatan Pilkada kabupaten Bungo di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar Jumat (14/2/2025).

Selain 33 alat bukti tambahan yang diajukan pada sidang kedua, kuasa hukum Dedy-Dayat juga mengajukan alat bukti tambahan baru yang akan disahkan pada Jumat besok.

Gugatan Dedy-Dayat dengan alat bukti yang disampaikan berpotensi diterima dan dikabulkan oleh MK.

Bisa saja apa yang diajukan pemohon akan terkabul, apalagi yang diajukan sifatnya riskan (berisiko).

Artinya memang berkaitan dengan perolehan suara, yang kalau memang terbukti, disebut pelanggaran.

Terlebih bukti yang disampaikan seperti pencoblosan surat suara oleh penyelenggara. 

Jika terbukti, maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran tingkat tinggi.

Kemudian juga terdapat bukti Intimidasi KPPS kepada saksi, pemilih yang diarahkan.

Ada juga yang menggunakan surat suara pemilh yang tidak hadir

Termasuk ada perangkat desa yang disebut pemohon ikut terlibat dalam mendukung salah satu paslon.

Itu semuanya rentan terhadap pelanggaran.

Kalau terbukti, ya, bisa di PSU-kan, secara perseorangan tentu ada proses lain.

Dikabulkannya permohonan pemohon sangat tergantung dengan alat bukti dan pembuktian yang akan dilakukan pada Jumat.

Sangat tergantung alat bukti yang sudah diajukan, ditambah dengan alat bukti yang baru 33 ditambah yahg baru lagi.