TAG
Mahkamah Konstitusi
-
Mahfud MD Wanti-wanti Potensi Kisruh Politik Nasional di 2026, Ini Penyebabnya
Secara hukum, Mahfud MD mengakui Pilkada melalui DPRD sah, namun secara substansi demokrasi, ia menganggapnya sebagai sebuah kemunduran.
Senin, 5 Januari 2026 -
Martabat MK Dipertaruhkan Anwar Usman, Pakar Hukum UGM Desak Adik Ipar Jokowi Segera Mundur
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Yance Arizona, secara terbuka menyarankan hakim konstitusi Anwar Usman untuk meletakkan jabatannya.
Minggu, 4 Januari 2026 -
Rekam Jejak Pelaporan Anwar Usman Sang Hakim Konstitusi Soal Pelanggaran Etik
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena diduga melanggar etik.
Senin, 15 Desember 2025 -
Kasus Ijazah Jokowi Bertele-tele, Eks Hakim MK: Ada yang Ditutup-tutupi
Prof. Maruarar Siahaan, eks hakim MK, menilai kasus ijazah Jokowi menjadi bertele-tele lantaran adanya upaya untuk menutup-nutupi.
Senin, 8 Desember 2025 -
Proses Pidana Roy Suryo Cs Harus Dihentikan, Eks Hakim MK: Kalau Memang Fitnah, Mana Ijazahnya?
Maruarar Siahaan menegaskan proses pidana terhadap Roy Suryo Cs sebagai tersangka harus dihentikan sementara waktu
Minggu, 23 November 2025 -
Eks Hakim MK: Kewajiban Etik Jokowi Buka Ijazah ke Publik, Bukan Tunggu Perintah Pengadilan
Menurut Maruarar, secara etik, Jokowi seharusnya memiliki ketaatan untuk secara sukarela membuka dokumen ijazahnya kepada publik.
Sabtu, 22 November 2025 -
Malunya Firdaus Oiwobo Disuruh Copot Toga Saat Sidang, Ketua MK Suhartoyo: Ganti di Luar
Nama Firdaus Oiwobo kembali menjadi pusat perhatian publik setelah insiden yang terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat
Jumat, 21 November 2025 -
Hakim Konstitusi Arsul Sani Buka-Bukaan Bantah Ijazah Palsu: Tunjukkan Ijazah Doktor Asli ke Publik
Arsul Sani secara langsung memamerkan dokumen asli ijazah doktoral, transkrip nilai, hingga foto kelulusannya kepada awak media.
Senin, 17 November 2025 -
Sosok Arsul Sani, Hakim Konstitusi yang Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Ijazah Palsu
Arsul Sani kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah pada 8 Januari 1964 adalah Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi dilantik pada 18 Januari 2024.
Senin, 17 November 2025 -
Hakim Konstitusi Dilaporkan Terkait Ijazah Palsu, Bambang Pacul: Arsul Sani Secara Legitimasi Clear
Isu ijazah palsu itu menyusul laporan yang dilayangkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri pada Jumat (14/11).
Senin, 17 November 2025 -
Daftar Jenderal Polisi yang Duduki Jabatan Sipil, MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang di Jabatan Sipil
Polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil pasca MK kabulkan gugatan yang dilayangkan Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite
Jumat, 14 November 2025 -
Tok, Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, MK Kabulkan Gugatan soal UU No 2 tahun 2002
Sah, polisi aktif tak boleh menduduki jabatan sipil, meski itu perintah dari Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil
Kamis, 13 November 2025 -
Tak Rela Uang Pajak untuk Bayar Pensiunan DPR RI, Lita Ajukan Gugatan ke MK
Uang pensiun anggota DPR RI digugat ke MK. Mereka meminta MK mencoret anggota DPR RI dari penerima pensiun berdasarkan UU 12 Tahun 1980
Sabtu, 4 Oktober 2025 -
Psikiater Lita Linggayani Gading Bongkar Alasan Gugat Pensiun Seumur Hidup DPR di MK
Lita Linggayani Gading r menggugat aturan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kamis, 2 Oktober 2025 -
MK Batalkan Tapera, Bagaimana Nasib Tabungan Perumahan Rakyat Itu?
Bagaimana nasib Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya.
Selasa, 30 September 2025 -
UU Tipikor Dianggap Palugada, MK Sebut Bisa Jerat Penjual Ketoprak hingga Pecel Lele
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menjadi sorotan.
Selasa, 9 September 2025 -
Daftar 29 Wakil Menteri Prabowo yang Harus Mundur dari Komisaris BUMN
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan di perusahaan negara maupun swasta.
Kamis, 28 Agustus 2025 -
Putusan MK, Pendidikan Jenjang SD, SMP, Madrasah Negeri dan Swasta Gratis
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pendidikan dasar di tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat baik swasta maupun negeri gratis.
Kamis, 29 Mei 2025 -
Kini Bukan Lagi Batanghari Tapi Batang Hari, Usai MK Kabulkan Pengajuan Penulisan Kabupaten di Jambi
Kini nama Kabupaten Batanghari diubah menjadi Batang Hari. Ini sah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025.
Rabu, 28 Mei 2025 -
KABAR BAIK, MK Putuskan Pendidikan Gratis SD hingga SMP Negeri dan Swasta
MK mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan SD hingga SMP secara gratis di sekolah negeri maupun swasta.
Selasa, 27 Mei 2025