TOLAK Beri Tebusan, Prabowo & Mahfud MD Rancang Strategi Baru Bebaskan WNI dari Kelompok Abu Sayyaf
TRIBUNJAMBI.COM - Mahfud MD menegaskan pemerintah mengutamakan keselamatan satu orang warga negara Indonesia
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Mahfud MD menegaskan pemerintah mengutamakan keselamatan satu orang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat ini pihaknya masih melakukan pengintaian terhadap kelompok tersebut.
Pemerintah tidak ingin terburu-buru sehingga dapat mengorbankan keselamatan WNI.
"Ya terus diintai terus diburu, karena tidak mudah juga karena harus menyelamatkan jiwa ya. Kalau sekadar gruduk gruduk itu mungkin akan lebih praktis," tutur Mahfud di kediaman Menkominfo Johnny G Plate, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).
• KEMATIAN Artis Legendaris Suzanna Penuh Misteri, Bahkan Kakak Kandung Dilarang Lihat Jasadnya
• PROSTITUSI Berkedok Kawin Kontrak Dibongkar, Targetnya Turis Arab Kaya: Tarifnya Segini per Hari
• TENGAH Malam Sidak Rumah Pasha Ungu, Nikita Mirzani Melongo Lihat Kondisinya: Ya Allah gede Banget
"Tapi kan harus penyandera pun harus selamat yang disandera terutama harus selamat. Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk itu. Tapi sekarang sedang dalam pengejaran dan pengintaian itu sudah pasti," ucap Mahfud.
Mahfud juga telah berkomunikasi dengan Menteri PertahananPrabowo Subianto membahas strategi pembebasan WNI.
Pembicaraan tersebut telah dilakukan sejak sepekan yang lalu.
"Saya bicara dengan pak Prabowo seminggu lalu, bukan tadi, tadi ndak sempat, tadi kan natalan," ujar Mahfud.
• Edukasi Masyarakat Jambi Tentang Koja Trans
• Natal di Jambi, Kapolda: Sampai Saat Ini Situasi Aman Terkendali
• Terungkap Dampak Bagi Kesehatan Jika Potong Gigi Seperti Dilakukan Elly Sugigi!
Sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina untuk membahas seorang warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok militan asal Filipina Abu Sayyaf.
“Pak Prabowo akan bertemu dengan Menhan Flipina di Manila beberapa hari ke depan untuk membahas hal tersebut (satu orang WNI yang masih disandera),” ujar Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (24/12/2019).
• Video Syur Mirip Pedangdut Cantik Viral di Media Sosial, Cupi Cupita : Cupi Masih Virgin
• Pojok Daring di Universitas Jambi Permudah Mahasiswa Akses Informasi
• FAKTA Kecelakaan Maut Bus Sriwijaya, Ada Penumpang Gelap, Hasanah Mengaku Tiba-tiba Berada Dalam Air
Lagi-lagi kembali terjadi, Warga Negara Indonesia (WNI) disandera kelompok militan Abu Sayyafdi Filipina.
Kelompok ini sering berurusan dengan Indonesia karena sering menyandera WNI.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (13/12/2019) kemarin.
Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 20 menit, membahas berbagai hal termasuk tiga warga negara Indonesia yang saat ini disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Prabowo Subianto menuturkan dalam pertemuan tersebut dia dan Mahfud membahas sejumlah hal penting terkait pertahanan dan keamanan.
Termasuk membahas tiga WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.
"Bahasan yang kedua sudah berita umum, ada tiga warga negara kita disandera di Filipina," Prabowo menjelaskan.
Saat ini pemerintah Indonesia masih mencari cara untuk membebaskan tiga nelayan warga negara Indonesia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Tiga nelayan itu adalah Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27) dan Samiun Maneu (27). Mereka diculik saat memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 24 September 2019.
Senin (9/12/2019) lalu Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan langkah penyelamatan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa sama sekali masih berproses.
Mahfud mengatakan Kelompok Abu Sayyaf masih menutup diri. Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak akan menuruti Kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan sebesar Rp8,3 miliar.
Saat bertemu, Mahfud dan Prabowo juga membahas kontrak lama terkait alat utama sistem persenjataan yang bermasalah. "Satu di antaranya ada masalah dengan beberapa kontrak lama di luar negeri. Ini perintah Bapak Presiden," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan harga alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu Kementerian Pertahanan mengkaji kembali persoalan tersebut."Kita diperintah menegosiasikan kembali oleh Bapak Presiden. Kita adalah pelaksana, jadi kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional," ujar Prabowo.
• Kaki Remuk dan Putus, Korban Ledakan Kompresor di Mandiangin Sempat Bertahan Dua Jam
• BREAKING NEWS: Lapas Perempuan Jambi Akan Disidak
• Arah Dukungan PPP di Pilgub Jambi 2020, Tentukan Sikap Setelah Kandidat Memiliki Pasangan
• Banjir Peminat Panwascam, Sudah 2.573 Orang Mendaftar
Pelanggaran HAM
Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Mahfud MD juga bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik.
Taufan menuturkan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membahas lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat masa lalu.
Pembahasan kasus tersebut dilakukan satu per satu dalam pertemuan selanjutnya. Pembahasan kasus ini nanti dilakukan untuk mengklasifikasikan kasus yang bisa dibawa ke pengadilan HAM dan kasus yang bisa diselesaikan lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi tersebut saat ini sedang dikaji oleh pemerintah.
"Mana yang bisa dengan jalan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 (Undang-Undang Pengadilan HAM) atau dengan wacana KKR, sehingga belum ada kata-kata atau substansi," ujar Taufan.
"Kita sepakat akan meneruskan pembahasan tiga pihak atau ada pihak lain," sambung Taufan yang mengatakan pertemuan tersebut kemungkinan digelar pada Januari 2020.
• Kabar Gembira, Tak Lagi Suket di Akhir Tahun, Dukcapil Kerinci Terima 1.000 Blanko E-KTP
• Pengurus Fatayat NU Provinsi Jambi Periode 2019-2024 Resmi Dilantik
• Ribuan Usulan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kota Jambi Untuk 2020
• Tengah Malam Warga dan FPI Geruduk Felass Cafe, Berlokasi di The Hok
Dalam pertemuan, Taufan mengatakan tiga pihak sepakat untuk duduk bersama menyelesaikan 11 berkas pelanggaran HAM berat masa lalu dan dua berkas pelanggaran HAM lainnya.
Ketika ditanya terkait pertemuan tersebut, Mahfud mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. "Pertemuan biasa. Tidak semua harus dibuka ke publik," kata Mahfud usai pertemuan tersebut.
Senada dengan itu, Burhanuddin mengatakan ia hanya berbincang dengan Mahfud dan Komisioner Komnas HAM. "Mengobrol saja," kata Burhanuddin.
Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judulPertemuan Prabowo dan Mahfud MD Soal WNI Disandera Abu Sayyaf, Permintaan Tebusan Tak Akan Dituruti
Kopassus dan Denjaka Pernah Diturunkan Buru MilitanAbu Sayyaf
Usai pertemuan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto danMenkopolhukam, Mahfud MD, disepakai pemerintah Indonesia tidak akan memberikan uang tebusan seperti yang diminta kelompok militan itu.
Sebelumnya, kelompok ini sering melakukan penyanderaan terhadap WNI, benarkah Prabowo bakal menurunkan pasukan khususnya.
Indonesia sudah sering berurusan dengan perompakAbu Sayyaf ini.
70 Orang Saksi Bakal Dihadirkan Pada Kasus Dugaan Korupsi Bimbingan Teknis DPRD Kota Jambi
Sekda Provinsi Jambi: Pelantikan Pejabat Sesuai Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja OPD
Pasukan Elite Pengawal Presiden Ini Tiba-tiba Dibubarkan: Para Petingginya Ditangkap
Rahima Dilantik Jadi Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Fachrori: Tingkatkan Kontribusi Untuk Jambi TUNTAS
Nah, untuk meladeni kejahatan peraian perompak asing, ternyata dua pasukan elit dari TNI pernah mengurusi perompak asal Filipina, dari kelompok Abu Sayyaf.
Ya, kisah perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di beberapa wilayah yang dimasuki para musuh selalu menuai hail baik yang membanggakan negara.
Seperti kisah pasukan khusus TNI AL dan AD saat menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disekap oleh perompak di perairan Indonesia dan negara tetangga.
Pasukan Khusus TNI siap dikerahkan untuk membantu membebaskan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di Filipina.
"Kami siapkan saja personelnya. Setiap waktu diminta kami sudah siap," kata Kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia mengaku belum ada perintah agar Kopassus melakukan operasi pembebasan sandera karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Itu kan kewenangan pemerintah. Kalau ada peristiwa seperti itu, memang biasanya sudah ditunjuk orang-orangnya. Kami pun bersiap," kata Joko.
Tak hanya Kopassus, melainkan TNI Angkatan Laut mengaku siap diterjunkan manakala diminta untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa dilakukan.
"Saat ini kami menunggu jalur diplomatik dulu. Tapi yang jelas TNI, khususnya TNI AL, kalau diminta bantu kami sudah siap. TNI AL selalu menggelar patroli di wilyah yuridiksi, meskipun tidak ada masalah," kata Kadispenal Kolonel Laut (P) Edi Sucipto.
TNI AL masih menunggu perintah dari Panglima TNI yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo, termasuk apakah Denjaka yang akan diturunkan jika memang diperlukan.
"Itu kita serahkan kepada ahlinya, biar Panglima TNI yang menentukan, karena beliau yang memiliki otoritas. Yang pasti beliau tidak akan salah pilih," kata mantan prajurit Denjaka ini.
Ia menambahkan, ada atau tidak ada peristiwa, pihaknya selalu melakukan operasi dalam rangka penegakkan kedaulatan.
Seperti diketahui, Kopassus dan Denjaka adalah dua dari beberapa pasukan elit yang dimiliki TNI.
Anggota dari dua pasukan tersebut memiliki kemampuan tempur dan bertahan di atas rata-rata berkat gemblengan yang luar biasa.
• SIAP-SIAP Ini Tiga Zodiak yang Berpotensi Akan Balikan Dengan Mantan di Tahun 2020, Mau Gak?
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pasukan TNI sudah siap apabila tentara Filipina meminta bantuan Indonesia menangani perompak yang membajak dua kapal Indonesia dan menyandera 10 WNI.
"Saya rasa tentara sudah siap semua tinggal tergantung sana, karena rumah orang. Kalau dia (Filipina) bilang siap kita 'nonton saja', kalau dia minta bantuan kita tangani," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan saat ini kapal-kapal patroli TNI sudah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan kejadian.
Namun Ryamizard menekankan bahwa pasukan militer Indonesia tidak bisa seenaknya melakukan operasi di wilayah Filipina, sehingga perlu izin dari otoritas negara tersebut.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
• Kejanggalan Kematian Perempuan di Tebo, Ditemukan Terikat dalam Kamar hingga Motor Raib
"Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf," ujar Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir.
Saat ini, Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah di tangan otoritas Filipina.
Sementara kapal Anand 12 dan 10 awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.
Dalam komunikasi pihak Kemlu melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak dan penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan.
Diketahui sejak 26 Maret, pihak pembajak sudah dua kali menghubungi pemilik kapal
