KPK Dorong Pemprov Jambi Optimalkan Penerimaan Sektor Pajak

Masalah pendapatan daerah terutama dari sektor pajak di Provinsi Jambi menjadi sorotan KPK.

KPK Dorong Pemprov Jambi Optimalkan Penerimaan Sektor Pajak
Tribunjambi/Zulkifli
Koordinator Wilayah II Sumatera KPK Abdul Haris mengatakan, optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu program dari Korsupgah KPK. 

KPK Dorong Pemprov Jambi Optimalkan Penerimaan Sektor Pajak

TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Masalah pendapatan daerah terutama dari sektor pajak di Provinsi Jambi menjadi sorotan KPK.

Bahkan, untuk meningkatkan optimalisasi pungutan pajak daerah maupun pusat di Provinsi Jambi, KPK menginisiasi penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jambi dan Bupati/Wali Kota dengan Dirjen Kantor Wilayah Pajak Sumatera Barat dan Jambi, senin (26/8).

Koordinator Wilayah II Sumatera KPK Abdul Haris mengatakan, optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu program dari Korsupgah KPK. Dimana dengan adanya optimalisasi penerimaan daerah, diharapkan daerah bisa mandiri di dalam pengeloaan penerimaan asli daerah.

"Kami mendorong khususnya kepada kepala daerah Gubernur Bupati dan Walikota, agar benar-benar memanfaatkan momentum penandatanganan MuO ini, yang dilanjutkan nanti dengan perjanjian kerja sama (PKS)," kata Abdul Haris.

Baca: 7 Kecamatan di Batanghari Diguyur Hujan, Muara Bulian Hujan Lebat

Baca: Kondisi Udara Kian Memburuk, Dinas Pendidikan Tanjab Timur Liburkan Siswa Sekolah

Baca: Manulife Luncurkan MiFuture Income Protector, Persiapan untuk Hari Tua Nasabah

Baca: Semarak Kampung Berseri Astra Dalam Perayaan 17 Agustus

Baca: 4 Bedeng dan Dua Rumah di Gang Kelinci Tungkal Terbakar, Api Muncul dari Loteng

Disebutkan Haris, PKS itu nantinya akan dimuat apa-apa yang dibutuhkan daerah. Haris mencontohkan, terkait pembukaan data house to house terkait dengan pajak pusat. "Dimana kita tahu selama ini banyak perusahaan-perusahaan yang membuka usaha di Jambi, baik usaha maupun pemiliknya, namun pajaknya adanya di Jakarta. Jadi hal ini Ibu Kakanwil siap membuka data itu, kita berharap akan ada peningkatan pendapatan di daerah," sebutnya.

Yang kedua, sambung Haris, terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan para pemungut pajak di daerah. "Akan ada pelatihan yang diberikan oleh pihak Dirjen Pajak terhadap teman-teman pemungut pajak di Pemda. Sehingga ada peningkatan kualitas maupun kuantitas terkait pemungutan pajak daerah," ujarnya.

Haris menegaskan, pihaknya akan melakukan memonitoring apa yang telah disepakati hari ini. "Kita akan melihat teman-teman di sini apakah melakukan aksinya apa tidak. Kami tidak segan-segan akan menegur apabila mereka tidak melakukan aksi, terkait optimalisasi penerimaan daerah ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sumatera dan Jambi Linda Wati manambahkan, MoU dengan Pemda Provinsi Jambi ini menyangkut beberapa poin yaitu, pertama mengoptimalkan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, dan retribusi daerah. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuana aparatur pajak dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, memanfaatkan data dan informasi pajak secara optimal berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keempat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kelima, mewujudkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencapaian penerimaan pajak. Dan terakhir, mengoptimalkan layanan perizinan dan perpajakan dalam bentuk konfirmasi status wajib pajak.

Linda berharap dengan adanya MoU ini, Kanwil DJP Sumbar Jambi yang memiliki target pajak sebesar Rp 11,5 Triliun, di mana pada semester 1 ini baru tercapai 31 persen, potensi pajak yang ada tersebut bisa tercapai.

"Insyaallah dengan kerja sama ini bisa terealisasi di sisa waktu empat bulan ini," pungkasnya.

Baca: Dua Truk Fuso Beradu di KM 57 Sekernan Muarojambi, Satu Sopir Tewas Terjepit

Baca: Kebakaran di Kuala Tungkal, Sekarang Api Masih Berkobar liar Membakar Rumah-rumah Warga

Baca: Bocah 12 Tahun yang Tenggelam di Sungai Batanghari Ditemukan, Jasad Mengapung di Tengah Sungai

Baca: PM 2,5 Lebihi Ambang Batas, DLH Nyatakan Kondisi Udara di Tanjab Timur Tidak Sehat

Kemudian Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyebut dengan adanya kesepakatan ini diharapkan pendapatan daerah dari sektor pajak dapat lebih optimal untuk membantu pembangunan daerah.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pajak adalah yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah," katanya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved