Fraksi Golkar DPRD Tebo Soroti Potensi Defisit 2026, Dorong Optimalisasi PNBP dari Sektor Sawit

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo menyoroti potensi defisit anggaran tahun 2026 yang dikhawatirkan berdampak pada terhentinya pembangunan infrastruktur dan terancamnya pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar, Liga Marisa, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tebo terhadap enam Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025 serta nota pengantaran tiga Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025, Senin (6/10/2025).

Ia menyampaikan, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelapa sawit, terutama yang berkaitan dengan kebun keterlanjuran dalam kawasan sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar pabrik kelapa sawit terintegrasi maupun pabrik pengolahan tanpa kebun dapat menerima Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun keterlanjuran, dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.

Baca juga: Jadwal Pemadaman Listrik di Jambi Selasa 7 Oktober 2025 - Sabak, Kobar, Sekoja, Telanai

Fraksi Golkar meminta agar perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yaitu KPHP Wilayah Timur dan Barat, segera melakukan pendataan yang valid terhadap kebun sawit keterlanjuran.

Pendataan itu termasuk kawasan perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan, guna mendukung kebijakan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk menyiapkan langkah strategis berupa pembangunan pabrik sawit daerah.

Langkah tersebut bertujuan menampung hasil TBS dari kebun keterlanjuran maupun program perhutanan sosial yang sudah memiliki izin, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Golkar menegaskan pentingnya maksimalisasi penarikan program-program strategis dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, keterbatasan fiskal daerah dapat diantisipasi sehingga pembangunan tetap berjalan dan pembayaran TPP ASN tidak terhambat.

Liga Marisa menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Golkar dalam menjaga kepentingan masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen Partai Golkar dalam menjaga kepentingan masyarakat, juga demi terwujudnya visi misi Tebo Maju,” ujar Liga Marisa.

Menurut Liga, pandangan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo memberi harapan bagi petani sawit di kawasan keterlanjuran.

Melalui dorongan legalisasi, pendataan, dan penerimaan TBS oleh pabrik, Fraksi Golkar menekankan solusi yang melindungi petani, membuka akses pasar, serta menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di tengah ancaman defisit anggaran.

Baca juga: Nasib Debt Collector Arogan di Tangerang Bilang ke Polisi: Emang Pikir Lu Siapa?