Cemas Jokowi Jika KPK Lanjut Usut Kasus Korupsi Kereta Cepat, Rocky Gerung: Mencengangkan

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi saat ini disebut tengah mengalami kecemasan.

Kecemasan itu di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, pengusutan dugaan korupsi oleh KPK tersebut bergulir sejak awal 2025.

Sementara penilaian itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung.

Dia mengatakan hal itu sebagai sumber kecemasan serius bagi Jokowi.

Rocky Gerung menyebut skala dugaan korupsi proyek infrastruktur merah putih yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi tersebut sangat besar dan akan menjadi tuntutan publik yang tidak bisa dihindari.

Dia mengindikasikan tekanan politik yang kini menyelimuti eks Presiden akibat proyek ambisiusnya itu.

“Publik menunggu kelanjutan kasus ini, karena skala korupsinya sangat mencengangkan,” ujar Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Sosok 3 Menteri Era Jokowi yang Disebut Mahfud MD Bisa Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat

Baca juga: OTK Diduga TPNPB Aniaya Pria Asal Sulawesi di Yahukimo Papua Pegunungan, Korban Kritis

Baca juga: Residivis Curanmor Dibakar Massa Sebelum Diamankan Polisi, Pelaku Pembakaran Diburu

Desakan Audit Investigatif 

Kekhawatiran yang disuarakan Rocky Gerung ini sejalan dengan desakan dari kalangan akademisi. 

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai bahwa Jokowi perlu dimintai keterangan dan diperiksa oleh KPK mengingat perannya sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam proyek Whoosh.

Zaenur Rohman menyoroti indikasi masalah serius yang melilit proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini, antara lain:

Pembengkakan Biaya (Cost Overrun)

Biaya proyek membengkak signifikan, lebih dari 30 persen dari estimasi awal, menimbulkan pertanyaan kemana aliran dana yang tidak wajar tersebut.

Beban Utang Jangka Panjang

Proyek ini menyisakan utang besar yang diperkirakan harus dibayar negara hingga 60 tahun ke depan.

Baca juga: Bukan Untung Rugi, Jokowi Ungkap Alasan Sebenarnya Utang Kereta Cepat: Singgung Kerugian Negara

Baca juga: Madesu Bawa Sajam Teror Mendalo Jambi Viral, Serang Lawan hingga Tumbang di Jalan

Oleh karena itu, Zaenur Rohman mendesak agar KPK segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh dokumen proyek Whoosh, mulai dari fase perencanaan, kontrak, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

KPK Buka Penyelidikan Sejak Awal Tahun

Menanggapi berbagai desakan publik dan analisis politik, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi Whoosh masih terus berjalan.

KPK memastikan bahwa proses penelusuran peristiwa pidana ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025.

Meskipun demikian, KPK belum dapat mengungkapkan substansi penyelidikan maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan karena prosesnya masih berada di tahap awal (lidik) yang bersifat tertutup.

Pesan KPK kepada Publik

KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Kereta Cepat Whoosh di tengah proses hukum yang berlangsung.

 Lembaga anti-rasuah ini juga membuka pintu bagi siapa pun yang memiliki data atau informasi valid untuk membantu mempercepat dan memperkuat proses hukum yang sedang diselidiki.

Kasus Whoosh, dengan indikasi kerugian fantastis, kini menjadi sorotan utama yang menguji independensi KPK serta menjadi penentu nasib warisan politik dari mantan Presiden.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Turun Lagi, Harga Sawit di Jambi Periode 31 Oktober-6 November 2025 di Level Rp 3.567 per Kg

Baca juga: Residivis Curanmor Dibakar Massa Sebelum Diamankan Polisi, Pelaku Pembakaran Diburu

Baca juga: Langkah Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing Dapat Dukungan GPA: Tegas dan Berani

Baca juga: OTK Diduga TPNPB Aniaya Pria Asal Sulawesi di Yahukimo Papua Pegunungan, Korban Kritis