Langkah Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing Dapat Dukungan GPA: Tegas dan Berani

TRIBUNJAMBI.COM - Langkah berani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan operasi senyap untuk memberantas praktik kejahatan ekonomi lintas negara atau misinvoicing mendapat dukungan penuh dari organisasi kepemudaan Islam. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, memuji tindakan Menkeu Purbaya.

Kata dia, hal itu sebagai wujud keberanian moral dan integritas dalam menghadapi kejahatan kerah putih (white collar crime) yang merugikan negara hingga diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun.

GPA, organisasi otonom di bawah Ormas Islam Al-Washliyah yang berdiri sejak 1930, menilai operasi ini merupakan terobosan fundamental untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Ancaman Senyap Rp 1.000 Triliun

Misinvoicing merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan dengan cara memanipulasi nilai faktur perdagangan internasional—baik under-invoicing (nilai yang dicantumkan lebih rendah) maupun over-invoicing (nilai yang dicantumkan lebih tinggi) dari nilai transaksi sebenarnya. 

Modus ini sering digunakan untuk:

 1. Menghindari pajak atau bea masuk.

 2. Menyembunyikan aliran dana ilegal.

 3. Memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.

Kebocoran fantastis sebesar Rp 1.000 triliun per tahun akibat praktik ini.

Terutama dari manipulasi nilai ekspor komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit, dinilai Aminullah sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

“operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan,” ujar Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Seruan 'Perang Ideologis' dan Tuntutan Audit Bea Cukai

Aminullah menegaskan bahwa kejahatan misinvoicing adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi modern. 
Negara dirugikan, masyarakat kehilangan manfaat fiskal, sementara mafia finansial lintas negara menikmati keuntungan dari sistem global yang timpang.

PP GPA menyebut langkah Menkeu Purbaya sebagai 'operasi Hantu Misinvoicing' yang tidak hanya menyentuh aspek fiskal, tetapi juga agenda besar penyelamatan ekonomi nasional dari cengkeraman mafia.

Aminullah mendesak agar operasi ini tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi harus dilanjutkan dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.