AMAN Jambi Konfrontir Polisi di Makassar yang Sebut Culik Anak untuk Perbaikan Keturunan SAD

Narasi yang Diskreditkan SAD

Tudingan-tudingan negatif ke Suku Anak Dalam, mendapat respons dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi.

Ketua Pengurus Wilayah AMAN Jambi, Endang Kuswardani, menanggapi pernyataan aparat kepolisian di Makassar yang menyebut dugaan penculikan anak dari Makassar ke Jambi dilakukan dengan alasan "perbaikan keturunan" Suku Anak Dalam (SAD). 

Endang menilai pernyataan itu tidak masuk akal dan cenderung mendiskreditkan masyarakat adat.

"Apa pun konteksnya, kita perlu dua pertanyaan dulu. Apakah benar pelaku itu Suku Anak Dalam, atau ada oknum lain yang menggunakan nama mereka? Jangan asal menyimpulkan," tegas Endang saat diwawancarai Tribun Jambi, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, tuduhan tersebut sangat merugikan citra masyarakat adat yang selama ini hidup sederhana dan jauh dari keterlibatan dalam tindak kejahatan seperti penculikan anak. 

Endang menduga, ada pihak tertentu yang memanfaatkan nama Suku Anak Dalam untuk kepentingan tertentu.

"SAD tidak mungkin tahu hal-hal seperti itu. Dari mana mereka mengenal konsep perbaikan keturunan lewat penculikan? Itu jelas tidak masuk akal," ujarnya.

Endang juga menyoroti pernyataan aparat kepolisian yang dinilai berlebihan dan tidak berdasar. 

"Kalau bicara soal perbaikan keturunan, logikanya di mana? Anak-anak yang diculik itu masih kecil. Apakah anak-anak bisa hamil? Kecuali kalau yang dimaksud orang dewasa, tapi ini bukan," tegasnya.

Pernyataan tersebut, menurut Endang, merupakan bentuk analisis yang keliru dan perlu dikaji ulang. 

Menurutnya, pernyataan itu justru memperburuk persepsi publik terhadap Suku Anak Dalam. 

"Kami, sebagai organisasi pelindung masyarakat adat, sangat keberatan. Jangan mendiskreditkan mereka hanya karena asumsi dangkal," tambahnya.

Endang meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki kasus ini secara mendalam dan objektif. "Jangan hanya melihat dari permukaan. 

Polisi harus mengusut tuntas, jangan membangun opini publik berdasarkan asumsi yang keliru," katanya.