Meledak Pasca Wamen ESDM ke Jambi, Anggota DPR RI Syarif Fasha vs HBA dan Bakri yang Bela Gubernur

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pascakunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi, muncul polemik.

Pernyataan terbuka meluncur dari Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha, yang menyalahkan Gubernur Jambi Al Haris karena dinilai tidak memberikan informasi terkait kedatangan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ke Jambi, viral.

Persoalan itu menuai sorotan publik dan panen respons dari sesama legislator daerah pemilihan Jambi.

Pernyataan Syarif Fasha dalam sebuah forum resmi itu viral di media sosial.

Pernyataan itu dianggap menyudutkan Gubernur Jambi, karena seolah-olah kepala daerah bersikap acuh terhadap wakil rakyat dari dapilnya sendiri.

Tapi, sejumlah tokoh senior Dapil Jambi di DPR RI justru memiliki pandangan berbeda.

Mereka mencoba meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H Bakri yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Syarif Fasha terlalu berlebihan.

Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

Baca juga: DLH dan Satpol PP Muaro Jambi Temukan Kandang Babi Ilegal di Sungai Gelam, Beri Tenggat 2 Minggu

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris. 
Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

"Kalau itu agenda kementerian, ya, kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tahu," ujar HBA.

Dia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

HBA menilai Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

"Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli," imbuh HBA.

Baik HBA dan H Bakri sepakat bahwa persoalan itu adalah soal miskomunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.

Baca juga: Buntut Ucapan Syarif Fasha Sindir Al Haris Bikin Politisi PAN H Bakri Emosi: Jangan Nunggu Diundang!

Membuka polemik di ruang publik tanpa klarifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan kesan tidak solid di antara wakil rakyat Dapil Jambi.

"Ini bukan soal siapa salah. Tapi mari kita jaga marwah daerah. Jangan memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. 

Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” pungkas HBA.

Persoalan Honorer dan PPPK 

Ternyata, persoalan tak hanya itu saja.

Di media sosial, viral video Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jambi , Syarif Fasha, melontarkan sindiran keras ke Gubernur Jambi, Al Haris.

Isi sindiran itu ada beberapa poin, terkait kinerja Al Haris sebagai Gubernur Jambi saat ini.

Pertama, soal pengangkatan pegawa honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai lamban.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bangkoTV pada Rabu (23/4/2025), terlihat rekaman Syarif Fasha mengungkapkan kekecewaan atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Bahkan, Syarif Fasha menyebut lebih baik DPRD Provinsi Jambi yang jadi gubernur, daripada yang ada saat ini.

"Pertama soal PPPK, saya melihat para DPRD Provinsi ini cocoknya jadi Gubernur, karena DPRD ini yang maju, saya lihat pemerintah provinsinya slow respon gitu ya," ucap Syarif Fasha.

Fasha menilai padahal sebelumnya Pemerintah Pusat sudah menyerahkan semuanya soal pengangkatan PPPK ke kepala daerah.

"BKN sudah memutuskan silahkan Bupati, Walikota, Gubernur angkat itu PPPK, tidak lagi minta pertimbangan dari pusat atau DPR langsung saja sesuaikan dengan kemampuan," ucap Fasha.

Akan tetapi hal itu dikerjakan Pemerintah Provinsi Jambi begitu lambat akhirnya para pegawa honorer jadi lamban

"Akhirnya yang saya lihat adanya tarik ulur," kata Fasha.

Baca juga: PANAS! HBA Bela Al Haris Usai Disindir Syarif Fasha Saat Bahas Wamen ESDM ke Jambi: Ini Soal Etika

Di sisi lain Fasha juga melihat selama Al Haris jadi Gubernur lebih mementingkan pembangunan bersifat fisik.

"Saya melihat lebih mementingkan pembangunan yang bersfat fisik itu yang terjadi ya," tambah Fasha.

Kemudian Fasha juga menyoroti masalah Participating Interest (PI) yang tak juga maksimal dikerjakan Pemerintah Provinsi Jambi.

"Masalah PI ini sudah bertahun-tahun. Dan kami sudah jembatani ke Kementerian ESDM.

Dan saya juga sudah ngomong langsung ke gubernur langsung. 

Saya katakan, kumpulkan lagi kami Komisi XII ini. Kita duduk lagi satu meja mengenai PI ini.

Tapi sampai saat ini tidak ada mengumpulkan kami," jelas Fasha.

"Seolah-olah provinsi lebih mementingkan komisi yang lain. 

Ya, mungkin bisa bangun jembatan bisa bangun jalan. 

Jadi fungsi kami ini tidak diutamakan," tambah Fasha.

"Kemarin ada Wamen ESDM ke sana, tapi tidak ada mengundang kami. Itu sangat disayangkan.

Jadi percuma selama ini Anggota DPR RI cuma mondar-mandir saja,"

"Bahkan kepala dinas ESDM pun tidak muncul batang hidungnya. Kami pun tidak kenal siapa kepala dinas ESDM-nya," tegas Syarif Fasha.

Baca juga: Setelah Pindah ke Jawa, Dua Eks Santri Tanjabbar Jambi Baru Berani Ungkap Asusila Pengasuh Ponpes