Buntut Ucapan Syarif Fasha Sindir Al Haris Bikin Politisi PAN H Bakri Emosi: Jangan Nunggu Diundang!

TRIBUNJAMBI.COM - Sindiran Anggota DPR RI dapil Jambi, Syarif Fasha kepada Gubernur Jambi, Al Haris menuai protes keras, khususnya dari H Bakri dan HBA.

Sebelumnya Syarif Fasha menyalahkan Al Haris yang dinilai tak memberikan informasi terkait kedatangan Wakil Menteri ESDM ke Jambi

Pernyataan Syarif Fasha dalam sebuah forum resmi itu viral di media sosial dan dianggap menyudutkan Gubernur Jambi, seolah-olah kepala daerah bersikap acuh terhadap wakil rakyat dari dapilnya sendiri.

Namun, sejumlah tokoh senior Dapil Jambi di DPR RI, seperti H Bakri dan HBA justru memiliki pandangan berbeda dan meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H A Bakri, yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Fasha terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

“Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris. Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari,” tegas Bakri.

Baca juga: PANAS! HBA Bela Al Haris Usai Disindir Syarif Fasha Saat Bahas Wamen ESDM ke Jambi: Ini Soal Etika

Baca juga: Habis Kesabaran Jokowi, Empat Orang Ngotot Sebarkan Isu Ijazahnya Palsu Dilaporkan Polisi

Baca juga: Habis Al Haris Disindir Syarif Fasha di Rapat DPR RI, Video Viral di Medsos: Slow Respon Gitu Ya

Ia mengingatkan bahwa bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

“Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan bahwa dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

“Kalau itu agenda kementerian, ya kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tau,” ujar HBA.

Ia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

Menurutnya, Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

“Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli,” imbuh HBA.