PANAS! HBA Bela Al Haris Usai Disindir Syarif Fasha Saat Bahas Wamen ESDM ke Jambi: Ini Soal Etika

TRIBUNJAMBI.COM - Anggota DPR RI, Syarif Fasha belakangan viral menyindir Gubernur Al Haris soal kedatangan Wakil Menteri ESDM ke Jambi.

Diberitakan sebelumnya, Syarif Fasha menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Gubernur Jambi yang tak profesional bekerja ketika Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung ke Jambi.

Pernyataan Syarif Fasha ini pun langsung menuai perhatian langsung oleh sesama anggota DPR RI, Hasan Basri Agus.

Mantan Gubernur Jambi itu menyebut ucapan Syarif Fasha itu cukup fatal karena menimbulkan kesalahpahaman publik.

Hal itu menjadi seolah-olah Gubernur Jambi, Al Haris tak peduli terhadap anggota DPR RI dapil Jambi.

Dengan tegas HBA meluruskan narasi jika selama ini protokol dan etika kelembagaan menempatkan tanggung jawab awal pemberitahuan kunjungan mitra DPR pusat ke daerah, justru berada di tangan kementrian.

“Selama ini, kalau agenda menteri, tentu kementerian yang mengajak dan mengundang anggota DPR RI. Bukan kepala daerah setempat,” ujarnya.

Baca juga: Viral Mobil Pelayanan Samsat Mati Pajak, Ini Penjelasan Samsat Kota Jambi

Baca juga: Satresnarkoba Polres Batanghari Tangkap Residivis Kasus Sabu di Desa Tenam

“Yang namanya tamu pusat pasti dipedulikan Pak Gubernur kita. Tapi kalau dak diinfo ke gubernur, manalah gubernur tau. Kan itu tugas anggota DPR RI yang ngajak datang,” imbuh HBA.

Dalam setiap kunjungan pejabat kementerian atau mitra kerja komisi DPR RI ke daerah, protokol standar yang berlaku adalah bahwa informasi resmi mengenai agenda, jadwal, dan lokasi kunjungan biasanya disampaikan oleh pihak yang mengundang. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih informasi dan menjaga sinergi pusat-daerah.

Sehingga, apabila tidak ada pemberitahuan resmi kepada anggota DPR RI, tidak tepat jika gubernur dijadikan kambing hitam atau dianggap “tidak memberi tahu anggota DPR RI.

“Pak Gubernur Al Haris dikenal sangat responsif dan terbuka terhadap seluruh agenda strategis nasional. Tapi tentu harus jelas informasinya. Kalau tidak diberitahu, bukan berarti beliau tidak peduli. Ini soal etika dan mekanisme komunikasi kelembagaan,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Gubernur Jambi memiliki keterbatasan dalam mengetahui seluruh dinamika agenda pejabat pusat. Terlebih jika tidak disampaikan secara formal. Menyudutkan gubernur di forum resmi tanpa klarifikasi justru kontraproduktif dan menimbulkan kesan politis yang tidak sehat.

Lebih jauh, pernyataan Fasha yang terbuka dan viral itu berisiko menciptakan persepsi negatif publik terhadap Gubernur. Padahal yang terjadi hanyalah persoalan komunikasi yang semestinya bisa diselesaikan secara internal. Tidak dilempar sebagai isu publik yang tidak proporsional.

“Ini bukan soal salah siapa. Tapi mari kita jaga marwah daerah kita. Jangan mudah memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” ucap HBA.

Sindiran Fasha ke Al Haris