Berita Jambi
Tiga Dosen Universitas Jambi Teliti Prespektif Non-Barat dalam Tata Kelola Pemerintahan Adat
Tiga Dosen Universitas Jambi dipercaya menjadi Research Associate dari Islamic Public Value (IPV) research project dari Institute for Innovation and P
Penulis: Rara Khushshoh Azzahro | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Tiga Dosen Universitas Jambi dipercaya menjadi Research Associate dari Islamic Public Value (IPV) research project dari Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), University College London (UCL), sebuah Perguruan Tinggi Utama Dunia (PTUD) yang berbasis di Inggris.
Ketiganya yaitu Rio Yusri Maulana, Moh Arief Rakhman, dan Makmun Wahid yang merupakan Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Jambi.
Proyek Penelitian ini didanai oleh John Templeton Foundation yang secara khusus berfokus pada aspek kontemporer dari lembaga pemerintahan tradisional dan adat.
Penelitian ini dipimpin langsung oleh Profesor Wolfgang Drechsler, Profesor Kehormatan di UCL, Davis Center Harvard University, dan Tallin University of Technology (Taltech) dan Dr Salah Chafik, Senior Reseach Fellow di IIPP UCL.
Penelitian ini akan menginvestigasi bentuk pemerintahan islam yang telah berusia berabad-abad sebagai Indigenous Cooperative Governance Institutions (ICGI), dengan fokus peran adat bentuk lembaga adat dengan judul Case Study: NAGARI MINANGKABAU: Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Sumatera Barat yang akan diselenggarakan dari Juni hingga Oktober 2023.
Rio Yusri Maulana mengatakan bahwa Penelitian ini merupakan bagian dari bentuk kekhawatiran dari infiltrasi nilai dari paradigma barat (Western perspective) dalam tata kelola pemerintahan secara global yang menggerus nilai dan tradisi budaya dan agama yang telah ada dalam suatu komunitas masyarakat tradisional yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu.
"Hari ini, pemerintah di berbagai belahan dunia dipaksa menjalankan standar internasional dengan dominasi paradigma barat. Namun, pergeseran pandangan seiring dengan adanya tekanan yang semakin meningkat pada pentingnya lembaga pemerintahan dalam menciptakan nilai publik perlu mempertimbangkan aspek orisinil dari kondisi sosial kemasyarakatan yang ada," ujarnya, Senin (10/7/2023).
Tujuan penelitian ini kata Rio pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih komprahensif tentang peran perspektif non-barat dalam administrasi publik (Non-Western Public Administration) berbasis Islam pada nilai publik dan dalam mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat saat ini.
"Oleh karena itu, inisiatif Penelitian ini bertujuan mendorong penelitian lebih lanjut tentang model tata kelola dan administrasi yang berbasis kearifan lokal dan berbasis agama serta kontribusi mereka terhadap komunitas global yang lebih luas," ungkapnya.
Rio berharap Penelitian ini akan menarik minat komunitas akademik dan praktisi dari pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, serta dapat memicu perdebatan baru, penemuan, dan pertimbangan baru dalam bidang tata kelola pemerintahan secara lebih luas.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Generasi Milenial Menjadi Pemilih Terbanyak di Kabupaten Batanghari
Baca juga: Wakil Walikota Jambi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2023
Baca juga: Soal Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Ini Kata Kasi Pidsus Kejari Sarolangun
| AMAN Jambi Bantah SAD Terlibat Penculikan Anak, Sebut Alasan ‘Perbaikan Keturunan’ Tak Masuk Akal |
|
|---|
| Mengenal Asal Usul Suku Anak Dalam atau Orang Rimba Jambi |
|
|---|
| Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan di Jambi Capai Rp351 Miliar, Ini 4 Syarat Pemutihan Iuran Macet |
|
|---|
| Babak Baru Kasus Korupsi Alat Praktik Disdik Provinsi Jambi, Polda Serahkan Uang Rp8,4 M |
|
|---|
| Kapolda Jambi Minta Maaf atas Insiden Penghalangan Jurnalis oleh Anggotanya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/Tiga-Dosen-Universitas-Jambi-Teliti-Prespektif-Non-Barat-dalam-Tata-Kelola-Pemerintahan-Adat.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.