PT RKK Tak Mau Komentar soal Aksi Puluhan Petani Jambi Jalan Kaki Temui Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pihak PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK), enggan komentar terkait aksi jalan kaki puluhan petani di Jambi, menuju ke Istana Negara. Mereka ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo, terkait konflik lahan yang terus berlarut.

Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, pihak perusahaan, M Aman Masni, (jabatan belum terkonfirmasi), enggan berkomentar, dan memilih untuk langsung menutup telepon konfirmasi dari tribun jambi.

"Oh, saya enggak bisa kasi keterangan pak, enggak," kata M Aman, sembari menutup teleponnya, Kamis (26/1/2023).

Diketahui, sebanyak 55 orang warga Jambi nekat berjalan kaki menuju Istana Negara Jakarta sebagai upaya menuntut keadilan terhadap konflik lahan.

Massa aksi itu terdiri dari 45 orang laki-laki, 8 orang perempuan dan 2 orang balita yang saat ini sudah tiba di Alun Alun Barat Kota Serang, Banten.

Baca juga: Konflik Lahan Tak Kunjung Selesai, Petani Asal Jambi Jalan Kaki Temui Presiden di Jakarta

Korlap Aksi Chistian Napitupulu mengatakan pihaknya ke Jakarta ingin menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan kehutanan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

"Maka kami perwakilan petani jambi yang saat ini melakuan aski jalan kaki dari Jambi menuju Jakarta, meminta Perkenan Bapak Presiden Joko Widodo menemui perwakilan massa aksi jalan kaki untuk bearudensi dan membuat kebijakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan/kehutanan yang kami alami selama ini, dengan mengedepankan kepentingan rakyat, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan juga keadilan," ujarnya, Kamis (26/1/2023).

Adapun tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi tersebut di antaranya,

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar segera membuat pertemuan dengan perwakilan massa aksi jalan kaki dengan mengundang pihak-pihak terkait (Dirjend PSKL, Dirjend PKTL, Dirjend PHL, Dirjend Gakum, BPSKL Wilayah Sumatera, Balai Gakum Wilayah Jambi, Gubernur Jambi, Polda Jambi, DPRD Provinsi Jambi, TIM Terpadu Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bupati Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Tim Terpadu Murao Jambi dan Kapolres Muaro Jambi. Pertemuan ini dengan mengedepankan keadilan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga: Petani Asal Jambi Jalan Kaki Menuju Istana Negara Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan ke Presiden

2. Meminta Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memberikan akses legal Perhutanan Sosial kepada KTH Betung Bersatu, KTH Rimbo Betung, KTH Talang Betanang, KTH Alam Lestari di areal EX HGU PT. Ricky Kurniawan Kertapersada.

3. Meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk melaksanakan perintah hukum (MA) mencabut izin HGU PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK).

4. Meminta kepada KPK RI untuk mengusut dugaan kegiatan perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara masif tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Makin Group) sehingga menimbulkan potensi kerugian Negara pada sektor PBB bidang P3 dan PNBP yang mencapai ratusan milyar rupiah, dan termasuk mengusut pejabat negara/pemerintah yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut.

5. Meminta kepada aparat kepolisan untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Betung, Desa Pematang Raman dan Desa Petanang dan Aktivis Petani.

6. Meminta kepada PROPAM Mabes Polri dan KOMPOLNAS untuk melakukan penyidikan terhadap Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi atas kasus Kriminalisasi yang dilakukan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi terhadap petani yang berkonflik dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Makin Group).

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Selesaikan Sengketa Lahan di Jambi, Puluhan Petani Jalan Kaki ke Jakarta

"Aksi petani Jambi ini satu contoh kecil dari  banyaknya konflik agraria di Provinsi Jambi," tambahnya.