Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Aktivis '98: KKN Subur, Pelanggaran HAM Masif!

Ringkasan Berita:Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
- Aktivis '98, Ray Rangkuti menilai Soeharto tidak layak dapat gelar Pahlawan Nasional karena rekam jejak didominasi KKN dan pelanggaran HAM masif di masanya.

- Ray Rangkuti mempertanyakan apakah harus memaafkan mantan pejabat yang yang juga memberangus demokrasi.

- Ribka Tjiptaning tegas menolak usulan dan mempertanyakan alasan di balik pemberiannya

- PSI Mendukung dan Mengkritik PDIP, Soeharto layak karena berhasil membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan.

TRIBUNJAMBI.COM - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai penolakan keras dari kalangan aktivis Reformasi 1998 dan politisi PDI Perjuangan (PDIP). 

Mereka menilai itu berdasarkan rekam jejak Orde Baru (Orba) yang diwarnai dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masif.

Sehingga KKN dan pelanggaran HAM itu menjadi tembok penghalang bagi penetapan gelar tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani dan Aktivis 98, Ray Rangkuti, menegaskan Soeharto tidak layak mendapatkan gelar kehormatan negara itu. 

Menurutnya, penetapan gelar tersebut akan mencederai nilai-nilai reformasi dan keadilan.

"Apa yang dimaksud berdamai dengan sejarah? Apakah maksudnya menjadikan seorang yang pernah disebut di dalam TAP MPR sebagai orang yang harus diselidiki dugaan KKN-nya selama menjabat sebagai pahlawan? Menjadikan seseorang yang di eranya sedang berkuasa, begitu banyak terjadi pelanggaran HAM masif sebagai pahlawan?" kata Ray Rangkuti, Rabu (5/11/2025).

Otoritarianisme dan Pemberangusan Demokrasi Jadi Catatan Kelam

Ray menyoroti praktik otoritarianisme selama puluhan tahun di masa kepemimpinan Soeharto, di mana sistem demokrasi diberangus. 

Baca juga: Daftar Jasa Soeharto Versi Golkar Hingga Layak Diberi Gelar Pahlawan, Bahlil: Pantas!

Baca juga: CCTV RSUD Ungkap Taktik Licik Bripda Waldi Sembunyikan Motor Dosen EY: Pakai Sarung Tangan, Masker

Baca juga: SIM Gratis Menanti! Polresta Jambi Gelar Sayembara Anti Geng Motor, Ajak Warga Jadi Mata Polisi

Ia mempertanyakan logika untuk menjadikan tokoh dengan catatan kelam tersebut sebagai tauladan nasional.

"Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah? Jika begitu adanya, tentulah akan banyak orang yang tidak ingin berdamai dengan sejarah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti mengkritik pandangan bahwa "berdamai dengan sejarah" harus diartikan dengan memaafkan praktik KKN yang menyubur dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. 

Ia pesimistis dengan alasan-alasan yang mungkin dipakai pemerintah jika akhirnya memberikan gelar tersebut.

"Pertanyaannya, apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai mantan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM, menyuburkan praktik KKN dan menghancurkan demokrasi bahkan, akan mengangkatnya menjadi pahlawan?" tegasnya.

PDIP Tolak Keras, PSI Sebut Belum Berdamai dengan Sejarah

Penolakan senada datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang secara keras menolak usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto. 

Ribka mempertanyakan alasan di balik usulan gelar untuk sosok yang berkuasa selama 32 tahun itu, menegaskan bahwa mantan Panglima Kopkamtib tersebut tidak pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Kontroversi ini semakin panas dengan munculnya respons dari Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus. 

Baca juga: Bahlil Mohon Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto: Jasanya Luar Biasa, Sangat Layak

Baca juga: Jeritan Sopir di Teluk Serdang: Solar 8 Ton Ludes Sebelum Pukul 3 Sore: Pelangsir, Bagi-bagilah!

Bestari sepakat bahwa Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Hal itu karena dianggap membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Bestari Barus bahkan balik mengkritik politisi PDIP yang menolak usulan tersebut, menyinggung bahwa mereka dinilai "belum siap berdamai dengan sejarah".

"Kalimat seperti 'apa hebatnya Soeharto?' itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa," bela Bestari, Kamis (30/10/2025).

Bestari meyakini bahwa pemerintah memiliki mekanisme komprehensif, dan tim penilai gelar pahlawan telah meneliti secara matang kriteria yang harus dipenuhi. 

Namun, bagi Ray Rangkuti, fakta-fakta sejarah kelam Orde Baru jauh lebih krusial.

"Seseorang yang pernah disebut menyuburkan KKN, di eranya terjadi pelanggaran HAM yang masif dan demokrasi yang diberangus. Mungkin, bagi mereka, pejabat yang seperti inilah yang layak untuk diteladani," pungkas Ray, menanggapi kemungkinan pemberian gelar tersebut.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: CCTV RSUD Ungkap Taktik Licik Bripda Waldi Sembunyikan Motor Dosen EY: Pakai Sarung Tangan, Masker

Baca juga: Kelakuan Bripda Waldi Parkir PCX di RSUD Bungo, Bunuh Dosen EY lalu Ambil Honda Jazz

Baca juga: Ada 25 Hari Libur di Kalender 2026, Healing Kemana Kita Tahun Depan?

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ray Rangkuti Menilai Soeharto Tidak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional