Berita Jambi

Prodi Ilmu Politik UNJA Gelar Workshop Penyusunan Kurikulum 2026–2030

Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi (UNJA)  menggelar Workshop Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Kurikulum Baru untuk periode 2026–2030.

Penulis: Heri Prihartono | Editor: Heri Prihartono
Istimewa
Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi (UNJA)  menggelar Workshop Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Kurikulum Baru untuk periode 2026–2030. 

TRIBUNJAMBI.COM -Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Jambi (UNJA)  menggelar Workshop Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Kurikulum Baru untuk periode 2026–2030.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pasca capaian akreditasi unggul.

 Tujuannya, meningkatkan mutu pembelajaran dengan memperbarui susunan mata kuliah dan menyempurnakan materi ajar agar relevan dengan era digital serta dinamika politik kontemporer.

Workshop menghadirkan narasumber nasional, Prof. Dr. Caroline Paskarina, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) sekaligus Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Peserta berasal dari kalangan dosen, peneliti, mahasiswa, instansi pemerintahan, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, media massa, dan perwakilan partai politik.

Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Rio Yusri Maulana, Ph.D., dalam sambutannya menegaskan bahwa kurikulum baru harus mampu menjawab tantangan zaman.

“Kurikulum ini diharapkan menjadi solusi bagi calon lulusan dalam menghadapi kompleksitas perubahan, terutama dalam penguatan demokrasi dan digitalisasi politik di Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Program Studi Ilmu Politik, Hatta Abdi Muhammad, menyampaikan bahwa tanggung jawab pasca akreditasi unggul semakin besar.

“Kami berikhtiar menyempurnakan proses pembelajaran demi kemajuan pendidikan politik di Provinsi Jambi,” katanya.

Dalam paparannya, Prof. Caroline merekomendasikan agar Prodi Ilmu Politik UNJA beralih sepenuhnya ke model Outcome-Based Education (OBE).

 “Lulusan tidak cukup hanya menguasai teori di kelas. Mereka harus mampu memecahkan persoalan politik praktis dan kebijakan publik secara nyata,” tegasnya.

Diskusi penyusunan kurikulum berlangsung dinamis. Selain memberi apresiasi, para pemangku kepentingan juga menyampaikan masukan teknis serta menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama lanjutan pasca kegiatan ini.

Salah satu peserta, Dr. Agus General Manager Geopark Merangin UNESCO menyatakan apresiasinya.

“Kami tertarik dengan rencana integrasi mata kuliah politik dan lingkungan. Ini bisa membuka peluang kolaborasi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan alumni, Santri Utami, berharap kurikulum baru juga menyesuaikan dengan kebutuhan dunia bisnis dan digital.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved