Kabar Baik CPNS 2026 Dibuka, Pemerintah Terapkan Zero Growth

TRIBUNJAMBI.COM -Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 akan diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan hal ini sebagai bagian dari kebijakan baru dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang menerapkan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol pegawai.

Prinsip zero growth (pertumbuhan nol) dalam konteks penerimaan CPNS 2026 (When) adalah sebuah kebijakan  di mana pemerintah tidak menambah jumlah total formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Rekrutmen yang dilakukan pada tahun tersebut hanya bertujuan untuk menggantikan jumlah pegawai yang keluar dari sistem, seperti karena pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri (prinsip turnover).

Kebijakan ini diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan utama menjaga agar jumlah birokrasi tidak membengkak atau "gemuk" dan tetap berada pada angka yang ideal sesuai kebutuhan organisasi.

Penerapan zero growth ini dilakukan dengan cara menghitung secara cermat jumlah PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau yang diprediksi akan keluar pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Kuota formasi CPNS 2026 yang dibuka kemudian disesuaikan agar tidak melebihi angka tersebut.

Alasan utama  kebijakan ini diambil adalah untuk efisiensi dan pengendalian anggaran negara, khususnya menekan belanja pegawai yang cenderung tinggi, serta sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi agar lebih ramping (rightsizing), lincah, dan fokus pada optimalisasi kinerja SDM yang sudah ada.

Dengan prinsip tersebut, jumlah ASN baru tidak boleh melebihi jumlah pegawai yang keluar, agar struktur birokrasi pemerintah tetap ramping dan efisien.

“Formasi ASN tahun 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan.

 Kita dorong agar ASN lebih ramping namun efektif,” ujar Zudan dalam pernyataannya, dikutip dari keterangan resmi BKN.

Prinsip Zero Growth dan Arah Reformasi ASN

Kebijakan zero growth menjadi kelanjutan dari evaluasi terhadap dua tahun pelaksanaan rekrutmen ASN sebelumnya.

Pemerintah berupaya menahan laju pertumbuhan aparatur yang berlebihan agar belanja pegawai tidak terus meningkat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi serta optimalisasi anggaran pada sektor pelayanan publik.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap struktur ASN dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan transformasi digital dan pelayanan berbasis kinerja.