PPPK Paruh Waktu Tuntut Penyesuaian Gaji, DPRD Jambi: Harus Sesuai Kemampuan Daerah

Proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah melonjak dari 25,25 persen menjadi 44,52 % .

DPRD: Perlu PAD Baru

Ivan Wirata menegaskan, kondisi ini harus jadi momentum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus realistis. DAU dan DAK menurun, sementara belanja pegawai meningkat. OPD harus kreatif mencari sumber PAD baru,” katanya.

Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembayaran gaji PPPK tidak mengganggu program pembangunan.

DPRD Komit Perjuangkan PPPK

Wakil Ketua III DPRD Jambi, Faisal Riza, menegaskan DPRD mendukung keadilan pengupahan bagi tenaga PPPK.

“Keadilan bagi PPPK penting, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

6.610 Formasi, Baru 1.265 PPPK Terima SK

Pemprov Jambi menerima 6.610 alokasi formasi PPPK Paruh Waktu dari BKN.

Namun baru 1.265 yang menerima SK, terdiri dari:

1.140 tenaga pendidikan

65 tenaga kesehatan

60 tenaga teknis

Artinya, lebih dari 5.300 PPPK masih menunggu kejelasan status.

DPRD menilai penyelesaian masalah PPPK harus dilakukan bertahap dan berbasis kapasitas fiskal daerah.

Ivan dan Faisal meminta OPD memperkuat PAD agar program kesejahteraan ASN dan pembangunan bisa berjalan bersamaan.