Bedah Rumah Belum Sentuh Desa Mudung Darat, Ivan Wirata: Administrasi Harus Lengkap

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti masih adanya rumah tidak layak huni di Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang belum tersentuh program Bedah Seribu Rumah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ivan mengatakan hasil verifikasi lapangan menunjukkan rumah tersebut belum dapat diakomodasi lantaran belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis program.

“Program bedah rumah memiliki aturan ketat, mulai dari status lahan, kondisi bangunan, hingga dokumen administrasi. Rumah di Mudung Darat ini belum memenuhi syarat, sehingga belum bisa masuk program,” kata Ivan Wirata, Rabu (8/10/2025).

Meski demikian, Ivan memastikan pihaknya tetap memperjuangkan kebutuhan warga. Ia meminta pemerintah desa hingga kabupaten menyiapkan usulan lebih awal untuk pengajuan di tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: Terungkap Cara dan Tujuan Bripda Waldi Pindahkan Motor-Mobil Usai Bunuh Dosen Wanita di Bungo Jambi

“Sambil menunggu program provinsi, bisa juga diajukan ke Baznas Jambi atau melalui program BSPS dari Kementerian Perumahan,” ujarnya.

Ivan mengingatkan masyarakat agar proaktif melengkapi persyaratan administrasi, agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Jangan sampai bantuan tidak turun hanya karena kurang administrasi. Kalau semua lengkap, proses pasti lebih cepat,” tegas politisi Golkar tersebut.

Sebaran BSPS Tahun Ini

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, alokasi BSPS di Provinsi Jambi mencakup:

Baca juga: Pelaku Pembunuhan Dosen Ditangkap, Karangan Bunga Banjiri Polres Bungo

Sarolangun: 400 unit

Tanjab Barat: 200 unit

Muaro Jambi: 71 unit

Bungo: 55 unit

Merangin: 189 unit

Tebo: 50 unit

Kerinci: 33 unit

Batanghari: 37 unit

Kawasan perkotaan:

Kota Jambi: 70 unit

Kota Sungai Penuh: 146 unit

Wilayah pesisir:

Tanjab Timur: 227 unit

Ivan berharap ke depan alokasi untuk Muaro Jambi dapat ditingkatkan.

“Dengan sinergi pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi, lebih banyak rumah warga bisa diperbaiki. Kuncinya kesiapan data dan administrasi,” tutupnya.