PPPK Paruh Waktu Tuntut Penyesuaian Gaji, DPRD Jambi: Harus Sesuai Kemampuan Daerah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Tuntutan penyesuaian gaji dan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu kini menjadi perhatian Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (9/10/2025).

Perwakilan PPPK meminta penyesuaian kesejahteraan dan status kerja sesuai aturan terbaru Kementerian PAN-RB.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata,
Hadir juga Wakil Ketua III Faisal Riza, serta sejumlah anggota dewan dan OPD terkait.

Empat Poin Kesepakatan DPRD–Pemprov Jambi

Kesepakatan berdasarkan Berita Acara Nomor 160/DPRD/X/2025:

1. Penyesuaian gaji PPPK Paruh Waktu dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. Pemprov diminta menganggarkan gaji PPPK Penuh Waktu untuk lima tahun ke depan sesuai Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.

3. Jika APBD terbatas, pengangkatan dilakukan bertahap sesuai masa kerja.

4. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu diprioritaskan dalam kebijakan kepegawaian berikutnya.

APBD Tertekan, DAU Turun Drastis

Pemprov Jambi menghadapi tekanan fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp1,418 triliun (2025) menjadi Rp1,120 triliun (2026).

DAU khusus penggajian PPPK yang sebelumnya Rp35,68 miliar, hilang total pada 2026.

Sementara itu, belanja pegawai naik dari Rp1,51 triliun (2023) menjadi Rp1,84 triliun (2025).

Proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah melonjak dari 25,25 persen menjadi 44,52 % .

DPRD: Perlu PAD Baru

Ivan Wirata menegaskan, kondisi ini harus jadi momentum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus realistis. DAU dan DAK menurun, sementara belanja pegawai meningkat. OPD harus kreatif mencari sumber PAD baru,” katanya.

Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembayaran gaji PPPK tidak mengganggu program pembangunan.

DPRD Komit Perjuangkan PPPK

Wakil Ketua III DPRD Jambi, Faisal Riza, menegaskan DPRD mendukung keadilan pengupahan bagi tenaga PPPK.

“Keadilan bagi PPPK penting, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

6.610 Formasi, Baru 1.265 PPPK Terima SK

Pemprov Jambi menerima 6.610 alokasi formasi PPPK Paruh Waktu dari BKN.

Namun baru 1.265 yang menerima SK, terdiri dari:

1.140 tenaga pendidikan

65 tenaga kesehatan

60 tenaga teknis

Artinya, lebih dari 5.300 PPPK masih menunggu kejelasan status.

DPRD menilai penyelesaian masalah PPPK harus dilakukan bertahap dan berbasis kapasitas fiskal daerah.

Ivan dan Faisal meminta OPD memperkuat PAD agar program kesejahteraan ASN dan pembangunan bisa berjalan bersamaan.