IRONI di Tanah Papua: TPNPB-OPM Teriak HAM, Justru KKB Papua Menginjak-injaknya!

IRONI di Tanah Papua: TPNPB-OPM Teriak HAM, Justru KKB Papua Menginjak-injaknya!

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah ironi pahit justru terkuak saat sorotan dunia tertuju pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, terlebih dengan aksi briutal yang dilakukan TPNPB-OPM atau KKB Papua.

Kelompok separatis yang kerap menggembar-gemborkan perjuangan HAM, kini menjadi ancaman nyata bagi perlindungan hak-hak dasar warga sipil di tanahnya sendiri. 

Sebab, alih-alih membawa kebebasan, kelompok tersebut justru menabur teror, kekerasan, dan penderitaan yang tak berkesudahan.

Di tengah upaya gigih pemerintah dan masyarakat sipil untuk membangun perdamaian dan kemajuan di Papua, TPNPB-OPM secara konsisten melancarkan aksi-aksi brutal yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. 

Kekerasan, intimidasi, pemaksaan, hingga serangan membabi buta terhadap fasilitas publik.

Itu menjadi bukti nyata bahwa "perjuangan" mereka telah bergeser menjadi aksi terorisme murni.

Di wilayah Pegunungan Tengah, jeritan warga sipil menjadi saksi bisu kekejaman TPNPB-OPM atau KKB Papua. 

Yonas Tabuni, seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan kengerian yang harus dihadapi warganya setiap hari. 

"Mereka masuk kampung-kampung, mengambil paksa hasil kebun, meminta logistik dengan ancaman, bahkan mengancam siapa saja yang menolak," ungkap Yonas. 

Baca juga: ULAH KKB Papua Buat 43 Orang Tewas, Puluhan Terluka di 6 Bulan Terakhir: Ada TNI-Polri, Juni 8 Aksi

Baca juga: JOKOWI Absen di Hari Bhayangkara ke-79, Kemana? Pengakuan Luhut Panjaitan di Postingan Janggal

Baca juga: CARA LICIK Topan Ginting Cs Atur Pemenang Proyek Jalan di Sumut Dibongkar KPK

Dia menambahkan, tantangan geografis seringkali membuat warga tak berdaya menghadapi intimidasi ini, merampas hak mereka atas rasa aman, kepemilikan, dan kehidupan yang damai.

Loa Murib, seorang mahasiswa Papua yang kini menempuh pendidikan di Jawa Timur, menyoroti dampak psikologis yang mendalam akibat kekerasan ini.

"Sangat miris melihat bagaimana saudara-saudari kita di Papua harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pembangunan, justru menjadi korban dari kelompok yang mengklaim berjuang untuk mereka. Ini bukan perjuangan, ini penghancuran masa depan."

Rumah Sakit Diserang, Moralitas Terenggut

Puncak kebiadaban TPNPB-OPM tercermin dalam penyerangan RSUD Wamena di Kabupaten Jayawijaya. 

Insiden ini, yang diakui langsung oleh sayap bersenjata KKB Papua atau TPNPB-OPM justru menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Komnas HAM. 

Komnas HAM dengan tegas menyatakan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, mengingat fasilitas kesehatan seharusnya menjadi zona netral dalam konflik, sesuai Konvensi Jenewa.

"Menyerang rumah sakit itu tindakan biadab! Ini bukan hanya melanggar hak atas hidup dan kesehatan, tapi juga menciptakan trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat," tegas seorang aktivis kemanusiaan yang enggan disebutkan namanya. 

Ketika tempat pelayanan kesehatan dasar diserang, masyarakat semakin kehilangan harapan. 

Baca juga: BANTAH Tudingan KKB Papua, Kapendam Cendrawasih: Tugas TNI Melindungi, Bukan Bakar-Bakar Rumah

Baca juga: TERKEJUT Topan Ginting kena OTT KPK, Sosok Kadis PUPR Sumut Diduga Terlalu Percaya Diri dan Arogan

Tenaga medis yang seharusnya menjadi penyelamat nyawa, kini hidup dalam ketakutan. Aksi ini membuktikan bahwa batas moral OPM dalam melancarkan aksinya telah sirna.

Eksodus Massal dan Pelanggaran HAM yang Nyata

Dampak kekerasan OPM juga memicu krisis kemanusiaan. 

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, ribuan warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri dari ancaman kelompok bersenjata. 

Data Kementerian Hukum dan HAM mencatat, sebanyak 3.208 jiwa harus meninggalkan kampung halaman mereka. 

Gelombang pengungsian ini memperparah kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat yang sudah rentan. 

Pengungsian massal akibat konflik bersenjata adalah pelanggaran HAM paling nyata, merampas hak warga atas tempat tinggal, rasa aman, dan kehidupan yang layak.

TNI Hadir Melindungi dengan Hati, Bukan Menginjak HAM

Di tengah situasi yang mengancam ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa seluruh operasi TNI di Papua senantiasa menjunjung tinggi prinsip hukum dan HAM.

"TNI hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata kelompok bersenjata," tegas Letkol Iwan. 

Dia menekankan bahwa profesionalisme, legalitas, dan pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas dan melayani kebutuhan masyarakat di daerah rawan konflik.

Baca juga: SURAT Terakhir Devita Sari Sebelum Loncat dari Jembatan, Ada Nama Dosennya Ditulis: Aku Pergi Ya

Lebih dari sekadar operasi tempur, keberadaan pos militer di wilayah strategis juga bertujuan menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara. 

TNI bahkan aktif menjalankan program kemanusiaan, seperti bantuan kesehatan, dukungan pendidikan, dan proyek pembangunan kecil di desa-desa terpencil. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dengan kolaborasi dan solusi, bukan sekadar respons militeristik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Hadir di Rakorwil PW GP Ansor Jambi, Kapolda Irjen Krisno Dorong Terus Bersinergi dengan TNI-Polri

Baca juga: Berbekal Laporan Warga, Polres Merangin Jambi Tangkap Pengedar dan Pengguna Narkoba

Baca juga: 226 Polisi dan PNS di Polda Jambi Naik Pangkat, Ada 13 Perwira

Baca juga: JOKOWI Absen di Hari Bhayangkara ke-79, Kemana? Pengakuan Luhut Panjaitan di Postingan Janggal