Momen Haru di Sorong: 5 Eks KKB Papua Ikrar Setia pada NKRI, Sinyal Papua Damai dan Sejahtera

Momen Haru di Sorong: 5 Eks KKB Papua Ikrar Setia pada NKRI, Sinyal Papua Damai dan Sejahtera

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah babak baru yang penuh harapan terukir di Tanah Papua pada 20 Juni 2025. 

Hal itu setelah lima mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga KKB Papua secara simbolis menyatakan kesetiaan penuh mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar tersebut dalam sebuah upacara yang menyentuh hati di Kota Sorong. 

Ini bukan sekadar penyerahan diri, melainkan sebuah sinyal kuat keberhasilan pendekatan pemerintah yang mengedepankan dialog, kemanusiaan.

Serta pembangunan menyeluruh untuk mengurai benang kusut konflik puluhan tahun.

Kelima mantan kombatan ini berasal dari Kabupaten Maybrat, wilayah yang dulunya menjadi salah satu titik rawan konflik di Papua. 

Momen penyerahan diri mereka diwarnai suasana penuh haru, ditemani oleh tokoh agama dan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang selama ini gigih memperjuangkan perdamaian. 

Kehadiran mereka menegaskan bahwa proses reintegrasi ini didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat, menciptakan atmosfer persaudaraan dan pengampunan yang mendalam. 

Baca juga: MURKA Mahasiswa di Konflik TNI-Polri dan KKB Papua Libatkan Sipil, Minta Prabowo Tarik Aparat

Baca juga: BAHAYA! 50.000 Pasukan AS dalam Jangkauan Rudal Iran, Tentara Donald Trump Siap-siap

Baca juga: SISWI SMP yang Hilang 19 Hari Ditemukan di Hotel Positif Narkoba, Diduga Terlibat Open BO:Ada 4 Pria

Upacara yang berlangsung terbuka dan informal ini seolah menjadi simbol dimulainya lembaran baru bagi Papua.

Pemerintah daerah menyambut langkah berani ini dengan optimisme tinggi. 

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Maybrat Ferdinando Solossa kompak menekankan pentingnya rekonsiliasi dan keterlibatan semua pihak dalam membangun masa depan Papua yang lebih cerah. 

Meskipun kelima individu ini memiliki latar belakang yang pernah terkait dengan kekerasan bersenjata, pemerintah kini memilih pendekatan yang menekankan pemulihan dan kesempatan kedua, alih-alih sekadar penindakan dan hukuman. 
Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental dalam upaya perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah Indonesia secara konsisten menggenjot pembangunan di Papua. 

Pemekaran wilayah menjadi enam provinsi adalah langkah strategis untuk mendekatkan layanan publik dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. 

Berbagai proyek vital, mulai dari infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, kini menjadi tulang punggung pembangunan Papua yang berkelanjutan. 

Kemudian, yang tak kalah penting, peningkatan keterlibatan masyarakat adat juga terus diupayakan, memastikan pembangunan yang inklusif dan selaras dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

Penyerahan diri kelima mantan separatis ini bukan hanya sekadar akhir sebuah konflik, melainkan awal dari harapan baru bagi Papua. 

Baca juga: Kapuspen Bantah Klaim KKB Papua Tembak TNI dan Penambahan Pos Militer di Yuguru: Batasi Gerak OPM

Baca juga: PANIK Kubu Jokowi Usai Beathor Bilang Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka, Rocky Gerung: Makin Terbaca

Dengan jaminan pelatihan kerja, akses pendidikan, dan bantuan sosial, pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. 

Seperti ditegaskan oleh Gubernur Elisa Kambu, perdamaian sejati hanya dapat lahir dari pendekatan yang manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua. 

Ini adalah janji masa depan yang dibangun di atas fondasi persatuan dan keadilan.

Jangan Libatkan Warga Sipil

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan murka terhadap TNI-Polri dan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang melibatkan warga sipil dalam konflik.

Masiswa yang menyerukan itu datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Seruan itu disampaikan usai diskusi konflik bersenjata di Distrik Kurima dan Distrik Tangma. 

Kata mahasiswa, warga sipil menjadi korban dalam konflik antara TNI-Polri dan KKB Papua.

Hiskia Hilapok selaku perwakilan mahasiswa menginginkan tidak adanya warga sipil dalam kontak tembak.

“TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak melibatkan warga sipil (dalam konflik bersenjata), sebab warga sipil yang justru menjadi korban dalam kontak tembak. Warga sipil justru wajib dilindungi,” kata Hiskia Hilapok, Sabtu (21/6/2025) dilansir Tribunjambi.com pada Minggu (22/6/2025).

Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik prajurit TNI-Polri non-organik dari Distrik Kurima dan Distrik Tangma.

“(Kami juga minta) stop kriminalisasi, intimindasi dan pembunuhan terhadap warga sipil di Kurima, Tangma, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Maybrat dan seluruh Tanah Papua,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Suku Hubla di Yahukimo, Niel Lantipo meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengambil langkah.

Terlebih kepada warga yang mengungsi dari Kurima ke beberapa lokasi terdekat di sana.

“Sejak Mei 2025, di Kurima terjadi kontak tembak antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri, yang mengakibatkan satu anggota TPNPB-OPM tertembak."

"Tidak hanya itu, dalam beberapa hari terakhir ini, terjadi kontak tembak, sehingga sampai sekarang korban ada tiga orang. Satu warga sipil dan dua lainnya anggota TPNPB-OPM,” kata Lantipo.

Menurutnya, melihat kondisi itu pihaknya mendesak pemerintah pusat dan daerah agar menarik TNI-Polri non-organik dari Kurima.

Sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

Baca juga: SIAP-SIAP! Serangan AS di Iran Picu Perang Dunia III, Pengamat Ungkap Ancaman Gunboat Diplomacy

Kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan di Yahukimo sudah berlangsung sejak 2018 hingga kini.

Sejak saat itu terjadi pengiriman pasukan keamanan ke wilayah itu. 

Akibatnya warga sekitar mengungsi ke Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

“Kami mendesak komnas HAM RI dan Komnas perwakilan Papua, segera melakukan investigasi karena diduga anggota TNI-Polri melakukan tindakan pelanggaran HAM berat atas penembakan warga sipil di Distrik Kurima dan Tangma, Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BAHAYA! 50.000 Pasukan AS dalam Jangkauan Rudal Iran, Tentara Donald Trump Siap-siap

Baca juga: UPDATE Warga Tewas di Iran Akibat Kebrutalan Iran, Di Taheran 639 dan di Palestina 55.908 Orang

Baca juga: Ahmad Dhani Sentil Rencana Pernikahan Dul Jaelani dan El Rumi, Beda dengan Al: Gak Mau Ngunduh Mantu

Baca juga: Wajah Jokowi Sakit Kulit Belum Sembuh-sembuh hingga Berminggu-minggu, Ditutup-tutupi Terungkap Juga