KKB Papua Klaim Tembak 7 Prajurit TNI di Intan Jaya, Jubir OPM: Aparat Militer Indonesia Terluka

KKB Papua Klaim Tembak 7 Prajurit TNI di Intan Jaya, TNI Belum Beri Tanggapan Resmi

TRIBUNJAMBI.COM - Kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap VIII Intan Jaya mengklaim telah menembak tujuh prajurit TNI.

Ketujuh orang itu disebut menjadi korban dalam sebuah serangan di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Jumat (2/5/2025).

Insiden disebut terjadi pada Rabu pagi (30/4/2025), sekitar pukul 09.00 WIT, di area Wagobapone, perbatasan Kampung Mamba dan Titigi.

Serangan mendadak itu diklaim dilakukan oleh pasukan separatis di bawah komando Mayjen OPM Aibon Kogoya.

“Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka,” kata Sebby Sambom dalam rilis tertulis.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Mabes TNI maupun Satgas Damai Cartenz terkait kebenaran insiden maupun jumlah korban yang dilaporkan.

Menurut Sambom, kontak tembak hanya berlangsung singkat.

Baca juga: Kontak Tembak Pecah di Kabupen Puncak, 1 Aparat Terkena Tembakan KKB Papua

Baca juga: Ketua Komnas HAM Ditembaki, DPR Papua: Jangan Ciptakan Narasi Menyesatkan, Bisa Jadi Cipta Kondisi

TPNPB menyebut pihaknya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut dan menyatakan bahwa situasi di Intan Jaya pasca-serangan menjadi tidak kondusif. 

Ia juga menyebut bahwa aparat TNI kini memperketat penjagaan di sepanjang jalur Trans Intan Jaya–Ilaga.

“Laporan Papua Intelligence Service (PIS) menyebutkan, pasca tembak-menembak, TNI langsung melakukan siaga ketat di seluruh pos penjagaan dan jalur utama,” ujar Sambom.

Lebih lanjut, Sambom menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, untuk mengumumkan identitas tujuh prajurit yang diklaim tertembak.

Sambom juga menyampaikan kekhawatiran bahwa operasi militer lanjutan akan berdampak pada warga sipil yang sedang beraktivitas di hutan dan ladang.

Sementara itu, pihak TNI belum memberikan keterangan apa pun mengenai insiden ini. Ketika dikonfirmasi, Satgas Damai Cartenz juga belum merilis informasi resmi terkait klaim tersebut.

Pemerintah pusat dan aparat keamanan masih didesak banyak pihak agar lebih transparan dalam merespons situasi keamanan di Papua, terutama bila menyangkut klaim sepihak dari kelompok separatis yang kerap menciptakan disinformasi demi kepentingan propaganda.

KKB Papua Ultimatum Perantau untuk Angkat Kaki Tinggalkan 10 Kabupaten

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau disebut KKB Papua tebar ultimatum bagi masyarakat non-Papua.

Baca juga: Respon Istri Iptu Tomi S Marbun Usai Pencarian Suami yang Hilang saat Kejar KKB Papua Resmi Ditutup

Mereka yang berada di 10 Kabupaten diminta meningalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang.

Imbauan ini disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom secara tertulis pada Kamis (10/04/2025) lalu.

Dia mengatakan penyerangan oleh pasukan TPBNPB-OPM atau KKB Papua akan terus berlanjut tanpa henti.

Mereka akan memperjuangkan kemerdekaan West Papua.

"Kami kembali menghimpun informasikan kepada dunia, Indonesia dan rakyat Papua peristiwa-peristiwa ini sudah dan akan sedang terjadi di seluruh tanah Papua. Kenapa harus terjadi? karena kemelut persoalan politik Papua yang tak kunjung padam," katanya.

"Kami tegaskan di sini tidak ada argumentasi Indonesia mau membenarkan diri dengan alasan apapun dengan Anda mengatakan itu warga sipil," katanya.   

Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non Papua tidak beraktivitas di wilayah perang yang telah ditetapkan.

"Bahwa warga  Imigran  Indonesia yang bukan orang asli Papua silakan tinggalkan wilayah konflik bersenjata di Tanah papua yang sudah mulai perang revolusi tahapan," ujarnya.

Wilayah tersebut yaitu, Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Ndugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, Sorong Raya, Dogiyai, Paniai, Deyai, segera tinggalkan daerah itu

"Orang imigran entah anda itu pegawai negeri atau anda tukang bangunan, atau anda sebagai guru perawat, dokter, Suster, Mantri, atau anda sebagai pendeta, yang namanya imigran atau pendatang itu silahkan tinggalkan atau kosongkan," katanya.

Sebby mengeklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan Sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka.

Baca juga: Pak Bray Posting Curhatan Pedagang Simpang Pulai Kota Jambi, Tag Wali Kota dan Wakil: Ada Solusi?

Ia menjelaskan sebelumnya TPNPB sudah lakukan fungsi perang humaniter dalam KTP OPM di Biak, dari tanggal 01 - 05 Mei 2021.

"Almarhum Daniel Gobai cetak buku di Jakarta tetang buku panduan perang humaniter, yang diterima oleh seribu delegasi sehingga jangan main-main, TPN- PB  sangat mengerti soal ini tinggal kami menunggu pelatihan-pelatihan yang biasa mendidik dan membina orang di bawah organisasi PBB," katanya. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pedagang Pasar Simpang Pulai Mengadu, Pak Bray Suarakan Masalah Pungutan ke Pemkot Jambi

Baca juga: Pak Bray Posting Curhatan Pedagang Simpang Pulai Kota Jambi, Tag Wali Kota dan Wakil: Ada Solusi?

Baca juga: Viral Pedagang di Simpang Pulai Kota Jambi Curhat ke Pak Bray Masalah Uang Sampah dan Keamanan

Baca juga: Sinopsis The Haunted Palace Episode 5, Istana yang Dihantui