Jokowi Diminta Bertanggung Jawab Usai Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

TRIBUNJAMBI.COM - Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius.

Ferdinand Hutahaeab meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai "malapetaka baru" bagi investasi negara.

Ferdinand Hutahaean menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan.

"kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara kita," kata Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (12/10/2025).

Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi.

Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar.

Baca juga: Relawan Jokowi Ngamuk, Sebut Dokter Tifa Cs Orang Bodoh Usai Curigai Sosok Ibu Kandung Eks Presiden

Baca juga: Daftar 7 Solusi Atasi Madesu Bersajam di Jambi Ala Pak Bray

Baca juga: Pria Misterius Diburu Polisi Terkait Kematian Wanita Hamil Muda di Hotel Palembang, Chek In?

Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Joko Widodo sang Presiden Republik Indonesia yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata karena ambisi dalam hati dan pikirannya," ujarnya blak-blakan.

Saat proyek "ambisius" tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN.

"Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN," tegasnya.

Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal.

Ia mencontohkan kejanggalan rute yang hanya mengambil jalur singkat Jakarta-Bandung, padahal banyak masyarakat yang lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh serupa (1,5 hingga 2 jam), apalagi stasiun akhir kereta cepat tidak berada di pusat Kota Bandung.

Pernyataan Ferdinand tidak berhenti pada dukungan terhadap Menkeu.