Surya Paloh Bela Wapres Gibran Raka yang Diminta Purnawirawan TNI untuk Dimakzulkan: Tak Ada Skandal

TRIBUNJAMBI.COM -  Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.

Menurutnya, penggantian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai wapres kurang tepat.

"Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya: kurang tepat," kata Paloh dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Ia pun menyayangkan usulan tersebut.

Sebab menurutnya hingga kini Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki skandal yang bisa menjadi dasar untuk diberhentikan sebagai wapres.

"Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi satu hal tuntutan pemakzulan," ujarnya.

Dengan demikian, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu paket, lantaran telah melalui proses pemilihan umum atau Pemilu untuk menduduki jabatan tersebut. 

"Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja,"  ucapnya.

Baca juga: Wiranto: Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tak Ikut Campur Soal Desakan Copot Wapres Gibran Raka

Baca juga: Ketum PSI Pasang Badan Soal Permintaan Gibran Dimakzulkan, Kaesang: Pilihan Rakyat Harus Dihormati

"Terlepas apakah ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, (atau) kuat, itu masalah lain," tegas Paloh.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI dilaporkan mengirim delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo. 

Tuntutan ini disampaikan melalui siaran kanal Youtube Refly Harun.

Selain menuntut Gibran diganti, purnawirawan juga mendesak presiden merombak kabinet untuk mengganti unsur-unsura yang dinilai punya kepentingan dengan mantan presiden Joko Widodo.

Kaesang Pangarep Pasang Badan

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep badan badan terhadap tuntutan yang   Gibran Rakabuming Raka untuk diberhentikan sebagai Wakil Presiden RI.

Tuntutan itu sebelumnya datang dari Forum Purnawirawan TNI yang berjumlah 103 anggota.