Wiranto: Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tak Ikut Campur Soal Desakan Copot Wapres Gibran Raka

TRIBUNJAMBI.COM - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan Presiden RI, Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

Tuntutan pensiunan prajurit itu diantaranya agar jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diganti.

Dia juga menyampaikan Presiden Prabowo membantah anggapan Prabowo mengabaikan usulan tersebut. 

Mantan Menkopolhukam itu menyebut Prabowo Subianto tidak bisa serta merta menjawab permintaan tersebut.

Sebab kata dia, hal itu bukan menjadi kewenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

"Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Soal pergantian wapres melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Wiranto menyebut Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Wiranto, Prabowo Subianto tidak akan menjawab tuntutan yang bukan menjadi kewenangannya. 

Baca juga: Wiranto Ungkap Sikap Presiden Prabowo Soal Purnawirawan TNI Desak Copot Wapres Gibran Raka

Baca juga: Ketum PSI Pasang Badan Soal Permintaan Gibran Dimakzulkan, Kaesang: Pilihan Rakyat Harus Dihormati

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut akan mempelajari dan mendalami usulan-usulan Forum Purnawirawan TNI.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI dilaporkan mengirim delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo. 

Tuntutan ini disampaikan melalui siaran kanal Youtube Refly Harun.

Selain menuntut Gibran diganti, purnawirawan juga mendesak presiden merombak kabinet untuk mengganti unsur-unsura yang dinilai punya kepentingan dengan mantan presiden Joko Widodo.

Wiranto menyebut Prabowo Subianto nantinya akan mengeluarkan penjelasan resmi mengenai usulan-usulan tersebut. 

Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo meminta usulan ini tidak menimbulkan "kegaduhan" di masyarakat.

Sehingga masyarakata diminta tidak ikut menyikapi atau tidak ikut campur dalam pro kontra tersebut.