Surya Paloh Bela Wapres Gibran Raka yang Diminta Purnawirawan TNI untuk Dimakzulkan: Tak Ada Skandal

Ratusan pensiunan prajurit itu meminta hal tersebut  melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Kaesang Pangarep, usulan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.

Adik Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan kakaknya telah terpilih secara sah melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Oleh karena itu, segala bentuk upaya penggantian harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

"Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat," ujar Kaesang saat ditemui dalam kunjungannya di Surabaya, Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Dimakzulkan, Pengamat: Tak Ada Langgar Konstitusi, Move On

Ia menambahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden adalah hasil dari kehendak rakyat melalui proses demokrasi yang sah. 

PSI, sebagai partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, mengajak semua pihak untuk menghormati hasil pemilu dan menjalankan demokrasi secara konstitusional.

"Sekali lagi, semua sudah sesuai konstitusi," tegas anak Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Sikap Presiden Prabowo

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden RI, Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

Tuntutan itu berisi desakan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. 

Kata dia, Presiden Prabowo menghormati usulan yang disampaikan oleh forum tersebut.

Namun, sebagai kepala negara dan pemerintah, Presiden Prabowo memahami keterbatasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. 

Wiranto menekankan keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi. 

Mantan Panglima TNI itu berharap jangan sampai perbedaan pendapat mengganggu persatuan.