Buntut Pemecatan Iptu Rudy Soik, 2 Pejabat Polda NTT Bakal Dilaporkan ke Mabes, Bawa Bukti Rekaman

Ferdy menyebut, pada 2015, Polda NTT membuat teguran tertulis dan laporan tutup perkara saat Rudy ditahan.

"Bagaimana mungkin melaporkan seseorang yang sedang ada di penjara. Bagaimana dia diperiksa dan disidang? Ini pembohongan publik yang mengada-ada," kata Ferdy Maktaen.

Baca juga: Terlibat Mafia Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Cabut Subsidi Biodiesel PT Wilmar

Soal laporan polisi (LP) kasus BBM, ucapnya, Polda NTT terbitkan untuk mengkriminalisasi dan pembunuhan karakter Rudy Soik.

Ia menyatakan LP itu dibuat setelah Rudy Soik mendapat surat perintah tugas dari Kapolresta Kupang Kota, Kombes Aldinan Manurung, untuk menyelidiki dugaan mafia BBM.

"Dalam sejumlah LP yang saya telaah itu ada yang tipe A. Apakah itu dibuat oleh masyarakat atau polisi? LP tipe A itu hanya bisa dibuat oleh polisi," ujar Ferdy Maktaen.

Ada indikasi kriminalisasi yang sangat berlebihan, ucapnya, dalam sejumlah laporan itu.

Ia juga heran karena Polda NTT membuat LP tentang kode etik pada Agustus 2024. Padahal surat perintah tugas itu terbit pada 25 Juni 2024

"Akumulasinya apa sehingga LP dibuat pada bulan Agustus itu," katanya. 

Ferdy juga menantang Polda NTT untuk segera menyelidiki mafia BBM yang diungkap oleh Rudy Soik. Sehingga tidak lagi membuat Rudy Soik seolah-olah membuat pelanggaran berat. 

Ia mengatakan masih banyak pemain-pemain BBM ilegal di NTT. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Begetar Hati Ammar Zoni Kala Irish Bella Minta Izin Nikah, Sempat Janjikan Hal Ini

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 96-97, Pengaruh Teknologi

Baca juga: Sosok Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan Mantan Ajudan Soeharto dan Seangkatan Prabowo di TNI AD

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 96, Keragaman Penduduk

Artikel ini diolah dari Tribunpapuabarat.com