Rapat Rekayasa Angkutan Batubara di Jambi, PJ Bupati Sarolangun Berharap Pengawasan Diperketat

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri menghadiri rapat terkait rekayasa lalu lintas jalan angkutan batubara Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
istimewa
Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri menghadiri rapat terkait rekayasa lalu lintas jalan angkutan batubara Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menghadiri rapat terkait rekayasa lalu lintas jalan angkutan batubara Provinsi Jambi di Ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, (19/2/24) kemarin.

Rapat itu di hadiri, Gubernur Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, perwakilan TNI-Polri, pengusaha dan asosiasi Batubara.

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri saat dikonfirmasi mengatakan, di satu sisi mendukung dengan dikembalikan rencana dibuka jalan bagi perusahaan tambang batubara di Jambi, karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

"Pak gubernur juga menyampaikan dibukanya angkutan batubara untuk kebutuhan listrik dan berjalannya ekonomi masyarakat," kata Bachril Bakri, Selasa (20/2/24).

Dalam rapat itu dirinya juga menyampaikan usulan bagaimana pengawasan angkutan batubara melalui posko-posko supaya terkontrol dengan baik dan teratur.

Posko itu diatur jalan keluar dari jalan Kabupaten yang banyak dilewati angkutan batubara, dan dirinya menanyakan berapa jumlah posko di lintasi jalan Kabupaten. 

"Artinya kita pemerintah lebih bagaimana pengawasanlah, karena memudahkan koordinasi oleh pemerintah, bahwa setiap mobil yang lewat harus ada hubungan langsung dengan perusahaan tambang, sehingga terjadi apa-apa lebih mudah koordinasi," ujarnya.

Terakhir ia meminta pendataan sopir-sopir mobil yang telah berkerjasama dengan perusahaan tambang, supaya bisa mengetahui jumlah jumlah mobil yang berkerjasama dengan perusahaan tambang, sehingga memudahkan kontrol dari pemerintah.

"Intinya kita diundang rapat tersebut lebih diperjelas bagaimana pemerintah daerah bisa mengontrol, dan pembangunan posko agar bisa mengontrol pelaksanaan itu," tutupnya.

Baca juga: Ini Tiga Skema Angkutan Batubara dari Hasil Rapat Rekayasa Lalu Lintas di Jambi

Baca juga: Ini Tanggapan Dirlantas Polda Jambi Soal Rapat Rekayasa Lalu Lintas Batubara

Baca juga: Hasil Rapat Rekayasa Lalu Lintas, 3 Skema Angkutan Batubara Menjadi Opsi Pilihan

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved