WANSIF Berangkat dari Dusun untuk Bangun Daerah, Akmaludin Anggota DPRD Provinsi Jambi

Jadi saya berawal dari 2006 itu malah menjadi perangkat desa, berjuang dari bawah, waktu itu masih ADD (Alokasi Dana Desa). DD (Dana Desa) belum ada. Kalau dulu perangkat desa itu bukan pekerjaan pokok, gajinya Rp660.000 per bulan dan itu dibayar tiga bulan sekali. Kalau itu menjadi pekerjaan pokok tentulah tidak makan.

Bagaimana perjalanan Anda setelah itu, hingga pada 2015 bergabung dengan PDI Perjuangan?

Ketika 2013, Mas Edi panggil saya karena beliau maju DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muarojambi. Beliau mengajak bergabung bantu beliau, bagaimana beliau bisa duduk menjadi anggota DPRD. Kemudian pada bulan Oktober 2013 tugasnya bertambah dikasih Mas Edi. Selain membantu beliau juga membantu Pak Ihsan Yunus, saya biasa memanggilnya Bang Ican sebagai calon Anggota DPR RI.

Saya diminta mas Edi mengoordinasi tiga kabupaten, Muarojambi, Batanghari, Sarolangun, dari itulah berawalnya, sampai pada akhirnya 2014, alhamdulillah Mas Edi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Bang Ican terpilih sebagai Anggota DPR RI.

Nah, bagi saya ketika itu selesai, tapi ternyata tidak selesai sampai di sana Di awal 2015 itu ada yang namanya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Untuk menentukan siapa yang menjadi ketua partai, sekretaris partai, bendahara partai dan struktur partai.

Waktu itu mas Edi bilang, 'Dindo harus masuk ke PDI bantu abang'. Itu, saya bilang 'saya belum lah masuk ke politik, bang, karena masih banyak yang harus disiapin'. Tapi beliau bilang, 'ya harus belajar dari sekarang, masuklah menjadi pengurus partai, jadi, menjadi kader langsung menjadi pengurus PDI Perjuangan'.

Apakah Anda pernah menyangka bisa menjadi seperti hari ini?

Kalau dulu kita ndak pernah terpikir, ya, untuk menjadi anggota DPRD provinsi, terlampau jauh rasanya. Kita dulu mengalir lah. Ketika itu, kalau pun nyalon, ya, nyalon DPRD kabupaten. Tetapi ya, 2018 itu kita bismillah, maju DPRD provinsi, dengan jaringan, dengan kawan, nah itulah yang membantu.

Nah, maka memang hari ini yang harus kita ubah juga dalam mindset berpolitik bahwa masyarakat ini harus kita edukasi. Masyarakat ini harus kita beri pendidikan politik bahwa mereka harus menganggap politik itu adalah penting, politik, politik penting jangan sampai dalam pesta demokrasi ini kan yang terngiang-ngiang yang selama ini terjadi itu adalah masuk partai politik, nyalon sebagai anggota DPR itu butuh uang yang banyak, dan masyarakat juga masih berpikiran bagaimana nanti hari H ada nggak (uang). Ini harus kita lepas. Bagaimana kita hari ini harus berpikiran kita mengubah itu.

Anggota DPRD yang sudah jadi dan sudah terpilih wajib menunjukan apa yang harus diperjuangkan di DPR, untuk konstituennya, sehingga perubahan itu bisa bergeser, karena enggak seluruh masyarakat itu butuh uang pada hari H.

Banyak yang masih rasional, dia berpikiran bagaimana dusun kita ini bisa maju, bagaimana desa kita bisa maju, bagaimana lingkungan kita ini bisa ada pembangunan. Nah, itu semuanya kebijakan itu berada di DPR.

Karena kalau tidak ada anggota DPR yang punya koneksi dengan masyarakat, tentu sulit untuk daerah itu dapat pembangunan. Kenapa dikatakan seperti itu? APBD itu kecil. Contoh Provinsi Jambi hanya Rp5 triliun sekian, untuk se-Provinsi Jambi, belum lagi belanja pegawai, belum lagi belanja program yang memang wajib, tinggal itulah yang dibagi-bagi.

Menurut pendapat Anda, bagaimana edukasi politik masyarakat saat ini?

Pendidikan politik itu tanggung jawab partai politik. Hari ini dalam undang-undang partai politik bertanggung jawab terkait pendidikan politik pada masyarakat. Kemudian kalau orang bilang bahwa yang bisa mengantarkan seseorang menjadi anggota DPRD itu adalah uang, nah itu salah, kita bisa sampel.

Banyak calon anggota DPRD yang mempunyai kekayaan melimpah, yang tidak jadi, itu banyak. Artinya bukan faktor uang segala-galanya, tetapi lebih kepada faktor bagaimana sosial kita dengan masyarakat, kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat, bahwa ketika kita terpilih kita amanah, menjalankan jabatan itu.