Kisruh di Pulau Rempang

Menteri Bahlil Ungkap 3 Permasalahan Utama Kericuhan di Pulau Rempang Batam, Ada Peran Negara Lain?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture Yt Kompas TV
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). 

TRIBUNJAMBI.COM -  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Sebelumnya, di ditunjuk Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik lahan dan kericuhan yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama anggota dewan dan Forkompimda, Bahlil mengungkapkan kericuhan itu juga terjadi akibat peran dari negara lain.

Dia mengungkapkan adanya sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat proyek Rempang Eco City berjalan.

Sehingga Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan kericuhan di Pulau Rempang Batam itu.

Namun dia menyebutkan tiga penyebab utama kericuhan dalam konflik lahan tersebut.

Hal pertama yang menjadi permasalahannya kata Bahlil yakni terkait komunikasi.

Dia menyebutkan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan tidak berjalan dengan baik.

Baca juga: 34 Warga jadi Tersangka Pasca Kericuhan saat Demo di Kantor BP Batam, Hanya 5 Warga Rempang

Baca juga: Duduk Perkara Kericuhan di Pulau Rempang Menurut Mahfud MD

Baca juga: Respon Muhaimin Iskandar Soal Partai Buruh Tak akan Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

"Itu satu, komunikasi yang kurang bagus," kata Bahlil Lahadalia dilansir dari tayangan KompasTV, Jumat (15/9/2023).

Kedua, Bahlil mengatakan bahwa dalam lokasi terdapat ada enam perusahaan yang mengantongin ijin.

"Wilayah ini pernah diberikan ijin enam perusahaan. Setelah diusut, pemberian ijin tersebut diduga ada kesalahan prosedur," ujarnya.

Kemudian Bahlil mengatakan bahwa pihaknya kemudian mencabut ijin untuk keenam perusahaan.

Dia menyebutkan tidak mengetahui apa yang terjadi dibalik itu semua.

"Makanya dicabut, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua," tambahnya.

Kemudian yang ketiga, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa tidak semua negara senang jika Indonesia membangun dan maju.

Baca juga: Presiden Jokowi Sindir Pejabat Soal Kisruh Pulau Rempang: Masa Itu Saja Sampai ke Presiden!

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved