Dewan Soroti Kinerja Pemprov Jambi yang Belum Bisa Dapatkan PAD PI 10 Persen dari SKK Migas

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Anggota DPRD Provinsi Jambi menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mendapatkan “Participating Interest 10 persen dari SKK Migas.

Terutama pada Wilayah Kerja South Jambi B, Wilayah Kerja South Betung, Wilayah Kerja Tungkal dan Wilayah Kerja Blok Jabung.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksinya di Paripurna DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

"Kami mempertanyakan kinerja Pemprov Jambi terutama pada Biro Ekonomi sejak dulu hingga sekarang belum mampu menarik PAD dari PI 10 persen dari perusahaan SKK Migas," kata Kamaluddin Havis.

Ia sangat mendorong Gubernur untuk membentuk tim percepatan sekaligus merelisasikan dan segera menyiapkan progress terkait dengan membentuk badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kami mendorong Pemprov Jambi bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participating Interest (PI). Untuk merevitalisasi penggunaan sumur-sumur minyak tua untuk dikelola kembali sebagi salah satu potensi PAD dan dapat dilaksanakan oleh BUMD ataupun KUD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Baca juga: 11 OPD Tidak Mencapai Target Retribusi Jasa Usaha, DPRD Jambi: Perlu Diberi Perhatian Serius

Baca juga: Dewan Dorong Pemprov Jambi Menggali Sumber Baru untuk PAD

Baca juga: Atasi Kemiskinan, Dewan Dorong Pemprov Jambi Segera Realisasikan Program Sentusa