Kasus Pencemaran Nama Baik

Luhut Kesal Disebut 'Lord' dan 'Penjahat': Tidak Ada Kebebasan Absolut, Harus Bertanggung Jawab

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa tidak ada kebebasan absolut dan harus bertanggung jawab.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture Kompas TV
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa tidak ada kebebasan absolut dan harus bertanggung jawab. 

Dilansir dari tayangan Kompas Tv, Luhut Binsar Panjaitan awalnya menjelaskan adanya buktu percakapannya dengan terdakwa.

Luhut juga menyebutkan bahwa dia telah berkomunikasi beberapa tahun silam.

Pada persidangan yang berlangsung pada Kamis (8/6/2023) kemarin Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan fakta baru.

Dia mengklaim bahwa Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport Indonesua (PTFI).

Baca juga: Luhut Sedih Dijuluki ‘Lord, Padahal Sudah Bantu Dorong Haris Azhar Masuk Harvard, Haris Minta Maaf

Luhut menyebutkan bahwa permintaan tersebut disampaikak Haris kepadanya sekitar bulan Maret-April 2021 silam.

"Tidak sampai detail, tapi (Haris) meminta sejumlah saham (PT Freeport). Kalau saya enggak keliru beberapa persen," ujar Luhut, Kamis (8/6/2023).

Luhut mengaku tidak tahu Haris Azhar mewakili suku mana saat meminta saham tersebut.

Menurut Luhut, Haris Azhar tidak mewakili pihak pemerintah saat meminta saham.

"Tapi, kan tidak segampang itu juga. Saya telepon Freeport, Freeport jawab. Kan kami tanya suku mana dulu, karena banyak suku yang klaim punya saham di sana," tutur Luhut.

Luhut Binsar Panjaitan lantas mengaku hendak menunjukkan pesan di WhatsApp-nya soal Haris Azhar yang membantu mengurus persoalan saham PT Freeport milik suku di Timika.

"Saya bisa tunjukkan WhatsApp dia (Haris) bantu urus saham dari suku di Timika yang belum beres," tutur Luhut.

Kemudian, Luhut mengaku meminta stafnya untuk membantu Haris menangani persoalan saham PT Freeport milik suku tersebut.

Namun, Luhut mengaku kesulitan menangani persoalan saham tersebut.

"Makanya, saya minta staf saya untuk lihat. Enggak segampang ini juga karena banyak sekali suku di sana yang mengeklaim (punya saham PT Freeport)," lanjut Luhut.

Luhut lantas menyebutkan, suku di Timika seharusnya tidak usah dibantu menggunakan uang.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved