Ini Klarifikasi Gempa Awaljon Putra, Kabag Hukum Pemkot Jambi Soal Rangkap 3 Jabatan

Gempa mengklaim bahwa harta yang dilaporkannya itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan gaji yang diterimanya.

Sebab sebelumnya bahwa harta kekayaannya dinilai janggal sebagai pejabat pemerintahan.

Baca juga: Terlihat Emosi Saat RJ, Siswi SMP Jambi yang Sempat Dilaporkan Pemkot Kembali Ceria

"Kemudian terkait dengan LHKPN saya dianggap janggal, nah janggal ini tentu ada tolak ukurnya ya, tolak ukur janggal itu seperti apa," kata Gempa Awaljon Putra.

"Kalau tolak ukur janggal itu stigma di masyarakat pejabat harus kaya, nah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,"

"Tapi ketika tolak ukurnya itu adalah gaji dan penghasilan yang sah saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang itulah harta yang memang bisa saya bertanggung jawabkan di LHKPN saya kepada laporan kepada KPK," tandas Gempa Awaljon Putra.

Gempa Awaljon Putra Jawab Soal Pemerintah Anti Kritik

Pemerintah Kota Jambi melalui Kabag Hukum menjawab terhadap ungkapan netizen bahawa pemerintah anti kritik.

Kritikikan itu disampaikan Muhammad Gempa Awaljon Putra dalam sesi Mojok Tribun Jambi dengan tema "Tiktokers Syarifah Vs Pemkot Jambi- Mendengar Perspektif Kabag huku".

Acara yang dipandu Yon Rinal dan Harvina Utami tersebut menanyakan terkait tanggapan Pemkot Jambi yang disebut netizen anti kritik.

Muhammad Gempa Awaljon menyebutkan bahwa Pemkot Jambi tidak lah anti kritik dari masyarakat.

Bahkan dia mengungkapkan bahwa Walikota Jambi, Syarif Fasha memiliki akun instagram yang selalu melihat kritikan masyarakat.

Bahkan pada kesempatan tersebut dia juga mencontohkan kritikan yang langsung ditanggapi Syarif Fasha.

"Tidak (anti kritik), kalau kritikan kita Sangat terbuka akan kritikan. Pak Walikota Jambi Syarief Fasha itu memang punya akun di Instagram," kata Muhammad Gempa Awaljon, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: KPAI Beri Apresiasi Pemkot Jambi Cabut Laporan Terhadap Siswi SMP yang Videonya Viral

"Jadi kritikan-kritikan itu kadang masuk ke DM beliau, kemudian beliau meneruskan kepada Kepala OPD yang terkait,"

"Misalnya pernah ada postingan bahwa 'Kenapa perizinan ini sudah dua hari belum ada respon' nah itu Pak Walikota langsung mengirimkan ke kepala OPD terkait agar dipercepat dan apa kendalanya,"