Ini Penjelasan BPS Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Terkait Data Kemiskinan
Seperti diketahui, Covid-19 berdampak pada peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin di Tanjung Jabung Timur pada 2021.
“GK ini mengacu pada pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat, Pak”, jelas Benny salah satu anggota tim.
“Sehingga jika ada indikasi pendapatan masyarakat Tanjabtim relatif cukup atau bahkan tinggi, maka permasalahan kemiskinan bisa jadi mengarah pada pendapatan yang sedikit dibelanjakan; atau konsumsinya cenderung rendah. Nah ini bisa jadi karena faktor infrasruktur jalan, akses ke pasar, atau lembaga keuangan”, lanjut Benny.
Bupati mengakui permasalahan klasik terkait jalan dan sarana ekonomi serta pendidikan tetap harus diprioritaskan penanganannya.
“Tetapi kami sangat perlu data-data terkait efektifitas dari program-program yang telah diberikan kepada petani dan rumah tangga miskin, "ujar Romi.
Bupati selanjutnya mengagendakan adanya pertemuan dengan seluruh dinas.
BPS Tanjung Jabung Timur diminta hadir pada pertemuan tersebut untuk menjelaskan data-data sosial ekonomi terkait kemiskinan dan bersama-sama dapat bersinergi merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun Tanjung Jabung Timur.
Hal tersebut disambut baik oleh Pangorian beserta tim, karena ini sudah menjadi bagian dari tugas dan fungsi BPS.
Seperti yang terus ditekankan oleh pimpinan BPS bahwa kehadiran data-data tidak cukup hanya sebagai potret wilayah, tetapi juga harus dapat memberikan insight kepada pengguna; khususnya pemerintah daerah. (Data Jambi/BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
---
Informasi Indikator Statistik dan Data Jambi terkini dapat diakses melalui jambi.bps.go.id dan Sosial Media BPS Provinsi Jambi (IG, FB, dan Youtube BPS Provinsi Jambi).
Ayo persiapkan diri menyambut pelaksanaan Sensus Pertanian 2023
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: BPS Kota Jambi Kembali Raih Pencapaian Nilai IKPA Tertinggi
Baca juga: Kolaborasi Apik BPS Provinsi Jambi dalam TIMDA EPPD
Baca juga: BPS Provinsi Jambi Gandeng Komisi Informasi, Belajar Keterbukaan Informasi Publik