BPS Provinsi Jambi Gandeng Komisi Informasi, Belajar Keterbukaan Informasi Publik

BPS Provinsi Jambi menggelar kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Editor: Rahimin
istimewa
Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menghadiri sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Jambi. 

BPS Provinsi Jambi Gandeng Komisi Informasi, Belajar Keterbukaan Informasi Publik

(Ni KadekSuardani, SST,MSE – Statistisi Muda pada BPS Provinsi Jambi)

TRIBUNJAMBI.COM - Sebagai satu badan publik, BPS Ptovinsi Jambi mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi kepada publik; sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk lebih memahami hal tersebut pada Kamis (4/8/2022) pagi, BPS Provinsi Jambi menggelar kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Jambi menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk mendapat masukan terkait bentuk keterbukaan informasi public seperti apa yang harus ditampilkan di website dan apa yang tidak perlu ditampilkan.

Selain itu, Agus Sudibyo juga sangat berharap BPS Provinsi Jambi mendapat evaluasi atau penilaian dari pihak eksternal terkait keterbukaan informasi public dalam rangka capaian satuan kerja WBK.

Harapan tersebut disambut baik oleh Indra Lesmana selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi.

“Kami menganggap undangan dari BPS adalah bentuk proaktif lembaga vertikal yang mana lembaga tersebut ingin menyampaikan keterbukaan informasi public secara maksimal," kata Indra Lesmana membuka paparannya.

Indra menyampaikan, setiap badan public mempunyai hak dan kewajiban terkait informasi publik. Salah satu kewajibannya adalah menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan.

Terkait informasi yang dikecualikan ini menjadi hak bagi badan public untuk menolak memberikannya; asalkan sudah berdasarkan undang-undang.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved