Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum, Keluarganya Kini Jadi Target AS, Joe Biden Buat Cemas

Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum Berat, Keluarganya Kini Jadi Target, Langkah Joe Biden Ini Buat Cemas

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden AS Joe Biden mengambil tindakan tegas menyikapi aksi Kudeta pemerintahan Myanmar oleh militer.

Jenderal Min Aung Hlaing yang dituding sebagai pemimpin Kudeta Myanmar dihukum. Bahkan kini kroni dan keluarganya jadi target berikutnya.

Presiden Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi kepada Myanmar untuk melawan para jenderal Myanmar yang melakukan kudeta.

Langkah Biden ini sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi Myanmar yang coba digulingkan militer.

Melansir AFP pada Rabu (10/2/2021), Biden mengatakan, pemerintahannya memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana 1 miliar dollar AS (Rp 13,9 triliun) di AS dan segera mengeluarkan sanksi baru.

• Situasi di Myanmar Berubah Mencekam, Begini Kondisinya Setelah Sehari Pemerintahan Dikuasai Militer

• UGM Heboh, Presiden Jokowi Dinobatkan Jadi Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan

• Kapal Induk AS Digempur Bertubi-tubi di Laut China Selatan, China Murka Wilayahnya Diganggu

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," kata Biden.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik demokratis yang sekarang mereka tangkap, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint," kata Biden.

"Militer harus melepaskan kekuasaan," tegasnya.

Biden mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi minggu ini.

Dia menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan menghentikan bantuan ke Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.

Hukum AS melarang memberi bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.

Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah masuk daftar blacklist pelarangan berkunjung dan bertransaksi ke AS.

• Langkah Indonesia Hadapi Bentrokan dengan China Disorot Media Amerika, Perairan Natuna Terancam

• China Kelabakan Dikepung Kapal Perang AS dan Perancis di LCS, Xi Jinping Cemas Buru-buru Lakukan Ini

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakan dengan sekutunya.

"Kami dapat sanksi yang bahkan lebih keras dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang sependapat dengan kami," kata Price.