Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum, Keluarganya Kini Jadi Target AS, Joe Biden Buat Cemas
Jenderal Min Aung Hlaing yang dituding sebagai pemimpin kudeta Myanmar dihukum. Bahkan kini kroni dan keluarganya jadi target berikutnya
lihat foto
Protes massa terhadap kendali militer telah berlangsung besar-besaran di seluruh kota dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi menyusul penggulingannya pada 1 Februari.
Para pengunjuk rasa menghadapi polisi sehari setelah pihak berwenang membubarkan kerumunan di tempat lain dengan gas air mata dan peluru karet, serta meningkatkan pelecehan mereka terhadap partai pemimpin yang digulingkan itu.
Peningkatan kekuatan yang melawan pengunjuk rasa di Myanmar memicu kecaman internasional, setelah petugas melepaskan tembakan langsung tepat kepala seorang demonstran wanita di Najypyidaw.
Selain itu, ada dua orang terluka parah dalam insiden di kota yang telah menjadi ibu kota sejak 2005 itu.
Foto yang menggambarkan demonstran wanita itu pada saat-saat setelah dia ditembak pada Rabu (10/2/2021) muncul di spanduk besar protes dan telah dibagikan online secara luas bersama dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan.
"Mereka bisa menembak seorang wanita muda, tetapi mereka tidak bisa mencuri harapan dan ketetapan hati orang-orang yang bertekad," tulis pelapor khusus PBB Tom Andrews di Twitter pada Rabu (10/2/2021).
Massa besar-besaran kembali ke jalan-jalan di Yangon pada Rabu, di mana sehari sebelumnya mereka berhadapan dengan barisan polisi antihuru-hara yang berdiri di samping truk meriam air dekat kediaman Suu Kyi.
Pernyataan sanksi Biden terhadap Myanmar muncul setelah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar, tetapi mengatakan tindakan apa pun harus ditargetkan secara tepat agar tidak memukul populasi yang lebih luas.
Biden mengatakan, AS akan "bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain bergabung dengan kami dalam upaya ini (mengembalikan demokrasi Myanmar)."
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha mengatakan telah menerima surat dari pemimpin junta baru Myanmar, pada Rabu (10/2/2021).
Prayuth yang pertama kali merebut kekuasaan dalam kudeta Thailand mengatakan Militer Myanmar meminta bantuannya untuk mendukung demokrasi.
Padahal kepala pemerintahan “Negeri Seribu Pagoda” ini menduduki kekuasaannya setelah menggulingkan perdana menteri terpilih pada 2014.
Prayuth tetap menjabat setelah pemilu 2019, kekuasaan yang menurut para pesaingnya sangat cacat.
Melansir Reuters kepada wartawan di Bangkok, pria yang besar dalam keluarga militer itu mengatakan selalu mendukung demokrasi di negara tetangga.
"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, terutama sekarang," kata Prayuth.
