Dilarang Beli BBM Subsidi, Supir di Jambi Protes Bawa Ratusan Truk ke Kantor DPRD

Dilarang Beli BBM Subsidi, Supir di Jambi Protes Bawa Ratusan Truk ke Kantor DPRD

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Keluarnya surat edaran dari bpmigas yang melarang mobil dump truck membeli BBM Subsidi jenis solar di SPBU, menuai protes dari para supir truk di Provinsi Jambi.

Jumat (20/9) pagi ratusan sopir truk mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi dengan membawa truknya masing-masing menuntut agar mereka dapat kembali membeli dan mengisi BBM subdsidi di SPBU.

Mereka mengaku sopir sekaligus pemililik truk, bukan dari perusahaan.

"Kami ini, para supir-supir dump truck ini tidak boleh lagi mengisi minyak solar di semua SPBU. Katanya itu sudah keputusan dari Migas. Kalau itu tidak diperbolehkan bagaimana anak kami mau makan," kata Wandi salah satu sopir kepada Tribunjambi.com, Jumat (20/9).

Disampaikan Wandi, semua sopir yang datang hari itu merupakan truk milik pribadi, bukan dari perusahaan.

Baca: Sungai Pematang Rahim Tertutup Sampah, Warga Mengeluh Perahu Tak Bisa Lewat

Baca: Pemkab Tebo, Polres Tebo dan Kodim 0416/Bute Gelar Salat Istisqa

Baca: Serapan Anggaran Kurang 50 Persen, BKD Tanjab Timur Yakin Capai Target

Baca: Tanjab Barat Dikepung Kabut Asap, Wartawan Bagikan 4.000 Masker untuk Warga

Baca: Karhutla Kian Parah, Seberang Kota Jambi Gelap Tertutup Kabut Asap

"Kebanyakan ini semuanya milik pribadi bahkan ada yang kredit. Biasanya kami ngangkut material seperti pasir dan tanah," jelasnya .

Dia menyebut, mereka datang ke Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk mencari solusi dari para wakil rakyat.

Menurutnya, jika memang bagi mereka selaku masyarakat kecil tidak bisa lagi membeli BBM Subsidi jenis solar, maka buat-buat apa lagi diadakan, lebih baik ditiadakan atau disama ratakan.

"Tidak bolehnya baru beberapa hari ini, sebelum-sebelumnya bisalah dijatah 60 liter per hari," pungkas Wandi.

Diketahui, tidak bolehnya kendaraan dump truck mengisi BBM Jenis solar di SPBU berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan BPH Migas pertanggal 29 Juli lalu, dan mulai berlaku pada 1 September 2019.

Dalam SE tersebut diatur beberapa poin tentang pengendalian kuota jenis BBM tertentu (JBT) tahun 2019, sebagai berikut pertama, dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan.

Kedua, maksimal pembelian JBT jenis minyak solar untuk angkutan barang roda empat sebanyak 30 liter per kendaraan per hari, roda 6 atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan per hari, dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan per hari.

Ketiga, dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar untuk untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah atau TNI Polri sarana transportasi air milik pemerintah.

Baca: Perwira Ini Bocorkan Rencana Penculikan Para Jenderal saat G30S PKI ke Soeharto, Malah Dipenjara

Baca: Revisi UU KPK Dinilai Ngebut, ICW Sebut Pemerintah-DPR Punya Dendam dengan KPK

Baca: OJK dan Industri Jasa Keuangan Siap Bantu Sukseskan SP2020

Baca: PAD Merangin Masih Rendah, BPPRD Pesimis Capai Target

Empat, dilarang menggunakan JBT jenis solar untuk mobil tangki BBM CPO damp truck, truk gandeng, dan mobil melon (pengaduk semen).

Lima, dilarang melayani pembeli JBT jenis minyak solar untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi air yang menggunakan motor tempel, dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.

Enam, PT Pertamina perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan JBT jenis minyak solar dengan mempertimbangkan sebaran konsumen pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.

Tujuh, PT Pertamina wajib menyediakan BBM non subsidi (Pertamina Dex dan Peretadexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU.

Delapan, meminta PT Pertamina untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran JBT jenis minyak solar.

Terakhir, hal-hal yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tetap berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra usai berdialog dengan para sopir, menyampaikan melihat dari surat edaran itu, menurut Rocky masih ada peluang bagi para sopir truk untuk mengisi BBM bersubdi jenis solar di SPBU, dengan adanya surat rekomendasi dari instansi berwenang.

"Saya nanti akan menemui pak Gubernur, mudah-mudahan nanti ada diskresi dan juga keputusan dari Gubernur supaya nanti para supir-supir ini tetap bisa bekerja dan mengisi BBM di SPBU seperti biasa. Karena di kota ini, rata-rata dum truk itu milik pribadi, bukan perusahaan," ujar Rocky.

Rocky juga menyebut pihaknya akan menyurati bpmigas untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang telah mereka buat.

Baca: Soal Calon Ibu Kota Negara, Akhir 2019 Pemerintah Tarik Konsesi Lahan Perusahaan Sukanto Tanoto

Baca: Kronologi Kecelakaan Maut Ambulans pengantar Jenazah Vs Truk di Tol Pejagan-Pemalang!

Baca: 10 Pose Gronya Somerville, Fans Jonatan Christie Serang Instagram Si Cantik Gara-gara Foto Berdua

Baca: SESAAT LAGI TAYANG Laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, Tonton Via Live Streaming!

"Tadi saya tanya ke Dinas ESDM ternyata mereka baru juga menerima surat edaran itu. Saya gak tahu ini apakah bpmigas yang tidak mengirimkan surat atau ESDM yang tidak menerima suratnya," sebut Rocky.

Sementara, Asriansyah Perwakilan Pertamina yang hadir dalam pertemuan di Kantor DPRD Provinsi Jambi tersebut menyampaikan, pihak Pertamina hanya melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh bpmigas.

"Kita memang tidak mempunyai kebijakan apapun, kecuali melaksanakan, karena sifatnya operator. Kami berkewajiban melaksanakan perintah bpmigas sebaik-baikanya," sebutnya.

Untuk stock BBM Solar sendiri, menurutnya untuk di Provinsi Jambi sendiri masih aman. Namun ia tidak menyebut secara rinci berapa kuota BBM subsidi jenis Solar untuk Provinsi Jambi.