Polemik Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Dinilai Ngebut, ICW Sebut Pemerintah-DPR Punya Dendam dengan KPK

Kurnia menyebut 23 anggota DPR menjadi tersangka pada periode 2014-2019. Selain itu, ada pula 5 Ketua Umum partai politik yang juga menjadi tersangka

Revisi UU KPK Dinilai Ngebut, ICW Sebut Pemerintah-DPR Punya Dendam dengan KPK
TOTO SIHONO
Ilustrasi KPK 

Revisi UU KPK Dinilai Ngebut, ICW Sebut Pemerintah-DPR Punya Dendam dengan KPK

KPK juga diperlemah dengan revisi UU KPK dan ketika pelaku korupsi masuk dipenjara, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan..

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan melihat pembahasan revisi UU KPK melalui sudut pandang teori kausalitas. 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan dari sudut pandang itu pemerintah dan DPR diduga mempercepat pembahasan revisi UU KPK lantaran dendam dengan KPK. 

"Sebenarnya sangat mudah untuk menarik teori kausalitas, di mana seakan DPR dendam dengan KPK atau mungkin pemerintah dendam dengan KPK sehingga pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini kurang dari 15 hari," ujar Kurnia, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Teori itu merujuk pula pada jumlah anggota DPR hingga petinggi parpol yang menjadi pesakitan pasca diungkap oleh lembaga antirasuah tersebut selama lima tahun terakhir. 

Kurnia menyebut 23 anggota DPR menjadi tersangka pada periode 2014-2019.

Selain itu, ada pula 5 Ketua Umum partai politik yang juga menjadi tersangka, seperti Setya Novanto hingga Romahurmuziy. 

"Sehingga publik sangat mudah membacanya, oh karena ini pasti mereka mengebut pembahasan revisi UU KPK," kata dia.

ICW turut pula menyinggung soal RUU Pemasyarakatan yang juga dinilai bermasalah lantaran koruptor menjadi lebih mudah mendapatkan remisi.

Sehingga, Kurnia pun menilai masalah yang mendera KPK lengkap sudah.

Terutama dengan ditunjukknya lima Pimpinan KPK jilid V yang diduga memiliki masalah.

"KPK juga diperlemah dengan revisi UU KPK dan ketika pelaku korupsi masuk dipenjara, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk pengurangan hukuman melalui undang-undang pemasyarakatan, dan yang juga menjadi persoalan adalah delik-delik tentang korupsi juga masih masuk dalam RKUHP. Yang mana hukumannya juga diperingan," tandasnya. 

BERITA TERPOPULER:

NIA Ramadhani Blak-blakan soal Ranjangnya, Bongkar Kebiasaan Ardi Bakrie Punya Ranjang 4 Meter

Awalnya Bripda Mira Tak Boleh Pulang Dulu, Anak Buah Kapolsek Tertipu Penampilan Komandan

17 Kali Naik Pangkat hingga Perwira Kopassus, Kisah Preman Terminal Insaf Daftar Pakai Kaus Singlet

VIDEO: Viral 3 Oknum Polisi Tembakkan Senpi di Acara Warga

FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:

.

Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved