Calon Ibu Kota Negara

Soal Calon Ibu Kota Negara, Akhir 2019 Pemerintah Tarik Konsesi Lahan Perusahaan Sukanto Tanoto

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, langkah tersebut akan ditempuh maksimal akhir 2019 ini.

Soal Calon Ibu Kota Negara, Akhir 2019 Pemerintah Tarik Konsesi Lahan Perusahaan Sukanto Tanoto
kompas.com
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 

Soal Calon Ibu Kota Negara, Akhir 2019 Pemerintah Tarik Konsesi Lahan Perusahaan Sukanto Tanoto

TRIBUNJAMBI.COM - Negara akan menarik konsesi lahan perusahaan swasta yang masuk ke dalam wilayah ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, langkah tersebut akan ditempuh maksimal akhir 2019 ini.

"Targetnya (konsesi lahan diambil resmi) sebelum akhir tahun ini sudah beres semuanya sehingga perencanaan (pemindahan ibu kota) akan berjalan lancar," kata Bambang di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Dalam hal menarik kembali konsesi itu, Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KLHK sendiri sudah diminta memproses pengambilalihan lahan tersebut.

Baca Juga

 Gagal di Pencarian Bakat, Artis Sukses Jadi Penyanyi Tenar Anji, Tata Janeeta hingga Via Vallen

 Penampakan Ular Berkaki di Indragiri Hulu saat Karhutla, Seperti King Kobra Ukurannya Besar

 Ular Berkaki Kondisi Mati Bikin Heboh, Cek Penjelasan Ahli Biologi LIPI tentang Hewan Itu

 Download Lagu MP3 - Dont Call Me Angels Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey

Bambang sekaligus mengonfirmasi bahwa perusahaan milik Sukanto Tanoto menguasai sejumlah lahan di wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia.

Namun, ia menekankan bahwa yang namanya konsesi artinya lahan itu 100 persen milik negara yang dipinjam pakai ke pihak swasta.

"Bukan dikuasai. Saya koreksi, itu adalah lahan yang konsesinya saat ini dipegang oleh swasta. Konsesinya itu dalam bentuk hutan taman industri yang tanahnya adalah tanah negara. Jadi tanah itu bukan tanah milik swasta, tanah itu 100 persen milik negara," kata dia.

Halaman
123
Editor: duanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved