Madel Mantan Bupati Sarolangun Urung Bacakan Pledoi Dugaan Korupsi Perumahan PNS, Ini Alasannya

Mantan Bupati Sarolangun yang dijerat perkara dugaan korupsi pada pembangunan kompleks perumahan PNS Sarolangun, M Madel urung membacakan pledoi

Madel Mantan Bupati Sarolangun Urung Bacakan Pledoi Dugaan Korupsi Perumahan PNS, Ini Alasannya
tribunjambi/mahreza
Mantan Bupati Sarolangun, M Madel, dituntut 2,5 tahun penjara, oleh JPU Kejati Jambi, di Pengadilan Tipikor Jambi, dalam perkara dugaan korupsi pembangunan perumahan PNS Sarolangun. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mantan Bupati Sarolangun yang dijerat perkara dugaan korupsi pada pembangunan kompleks perumahan PNS Sarolangun, M Madel urung membacakan nota pembelaannya.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi itu, tim penasihat hukum (PH) terdakwa mengaku belum siap untuk membacakan nota pembelaan.

"Mohon maaf, majelis hakim. Kami minta waktu, karena pledoi yang akan kami bacakan belum siap," kata Zul Arman, PH terdakwa.

Atas hal itu, majelis hakim memberi tenggang hingga Kamis (3/1/2019).

Untuk diketahui, sebelum ini jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi menuntut M Madel dengan pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Baca: Petani Casiavera di Kerinci Waswas, Dua Minggu Terakhir Kebun Mereka Disatroni Pencuri

Baca: Daftar Rumah Sakit di Kota Jambi yang Tak Lagi Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan Mulai 1 Januari 2019

Baca: Dua Pendaki Gunung Kerinci Dievakuasi, Basarnas Kerahkan Personel Jemput ke Pos III

Perbuatan terdakwa tersebut menutut jaksa telah melanggar dakwaan subsider, pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP.

Perlu diketahui, perkara ini menjerat tiga terdakwa. Mereka adalah M Madel selaku mantan Bupati Sarolangun, Joko Susilo selaku mantan ketua KPN Pemkasa, dan Ferry Nursanti selaku rekanan.

Kasus perumahan PNS Sarolangun merupakan pembangunan rumah 600 unit sesuai perencanaan. Namun, yang terealisasi hanya 60 rumah.

Berdasarkan temuan BPK, terdapat kerugian negara pada pelepasan hak atas aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang luasnya 241.870 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 12,956 miliar.

Baca: Perubahan Perilaku Si Kopi Maut Bikin Heran, Kondisi Jessica Kumala Wongso di Dalam Sel Tahanan

Baca: Teguran Maut di Meja Biliar untuk Soeharto, Akhirnya Jenderal Benny Moerdani Dicopot

Baca: Paskal Pasukan Khusus Malaysia yang Dilatih Kopaska, Kenakan Baret Ungu Kagum Dengan Marinir TNI AL

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved