BPK2D Ajukan 1.000 Formasi yang Dibutuhkan, Seleksi CPNS 2018 Akan Kembali Segera Terbuka

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah pusat telah mengumumkan akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah tahun 2018 ini.

Baca: Meski Menyehatkan Namun Jangan Berlebihan Saat Minum Air Putih, Merusak Ginjal!

Baca: Menu Baru di Hotel Aston Jambi; Ayam Bakar Taliwang. Harganya Pas Untuk Semua Kalangan

Setiap daerah tengah melakukan persiapan tes CPNS.

Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKP2D) Pelalawan, Edy Suryandi, menyatakan pihaknya telah menerima surat permintaan pengusulan formasi CPNS.

 

Berdasarkan surat itu, BPK2D Pelalawan telah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengusulkan kebutuhan aparatur di instansi masing-masing.

Baca: Temukan Tas Berisi Puluhan Potongan Tangan, Muncul 3 Dugaan Mengerikan

Baca: Pagi-pagi Sudah Kehilangan Rp 14 Juta, Ini Kondisi Rumah Korban

Baca: Miliki Dahi Lebar? Ini 5 Trik Meriasnya

Setelah usulan terkumpul langsung dikirimkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

"Sudah kita usulkan ke pusat (Kemenpan), formasi kebutuhan PNS di Pelalawan. Sekitar 1.000 formasi," ungkap Edy Suryandi, kepada tribunpelalawan.com, Jumat (9/3/2018).

Diterangkannya, fomasi 1.000 lowongan itu disusun berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dari OPD masing-masing.

Angka kebutuhan itu diperkirakan untuk lima tahun kedepan perjalanan roda pemerintahan di Pelalawan.

Namun jumlah itu tidak serta merta disetujui oleh Kemenpan pada penerimaan CPNS tahun ini melalui jalur umum di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. 

Keputusan jumlah kuota tetap berada di tangan Kemenpan.

Hal itu baru bisa dipastikan jika pelaksanaan test PNS sudah mendekat.

"Itu cuman usalan dari kita saja yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan lima tahun kedepan. Berapa jatah kuota, itu keputusan pusat. Bisa saja cuman 100 atau 200 ataupun lebih," tandasnya.

Baca: Astaga, 10 PPS di Kerinci Diganti, KPU Langsung Lantik yang Baru untuk Pileg 2019

Baca: Istri Mau Bunuh Diri Gara-gara Suami ke Warung Remang-remang, Lokasi Depan Dispora Tanjabtim

Meski demikian BPK2D belum bisa memastikan kapan tahapan CPNS dimulai sebelum ada pengumuman resmi dari Kemenpan dan RB.

Sebelumnya diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyatakan akan membuka penerimaan CPNS tahun 2018 ini setelah pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Ini dilakukan untuk menghindari momen Pilkada sehingga untuk Kementerian dan Lembaga terutama Pemerintah Daerah akan ditetapkan kuota penerimaan CPNS nya.

Tidak hanya itu, Menpan juga akan menetapkan formasi lebih spesifik sehingga formasi yang diajukan daerah juga harus lebih spesifik dan jelas.

Artinya tidak hanya pegawai secara umum namun dijelaskan tugas secara spesifik yang dibutuhkan.

Menanggapi informasi dari Menpan-RB tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengatakan pihaknya di Provinsi hanya menunggu arahan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB.

Baca: Mengungkap Fakta Pernikahan Dini di Merangin, Marwan Bilang Memang Masih Ada

Baca: Pukul 1 Siang Pintu Kamar Terbuka, Irma Masuk Rumah, Dia Kaget Ternyata di Dalam Ruangan Itu

"Kalau memang dibuka selesai Pilkada ya kita tunggu saja tindaklanjut dari Menpan-RB, "ujar Ikhwan Ridwan.

Namun sebelum pelaksanaan penerimaan CPNS untuk Pemerintah Provinsi Riau ini isu di lapangan juga sudah bergulir dan banyak dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat.

Masalah ini harus disikapi dengan cerdas oleh masyarakat.

Karena masyarakat sendiri sudah banyak menjadi korban karena percaya dijanjikan bisa bantu memasukkan jadi Pegawai Negeri Sipil dengan bayaran tertentu.

Padahal tidak ada dan hanya tipuan semata.

"Masyarakat harus cerdas jangan sampai percaya dengan isu adanya oknum bisa bantu. Sekarang penerimaan CPNS tanpa dipungut biaya. Jadi jangan percaya dengan isu di lapangan, "ujar Ikhwan.

Baca: Kisah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang Gagal Naik Haji, Tulisan Tahun 1989

Baca: Mengungkap Fakta Pernikahan Dini di Merangin, Marwan Bilang Memang Masih Ada

Ikhwan juga meminta kepada masyarakat untuk mencari informasi yang benar melalui situs resmi pemerintah terkait info penerimaan CPNS jangan asal percaya dengan informasi di lapangan.

"Kita menyayangkan masih ada masyarakat yang percaya. Padahal inikan tidak ada lagi penerimaan CPNS gunakan uang masyarakat harus tahu itu, "jelas Ikhwan.

Untuk kuota penerimaan CPNS pihak Pemprov berharap Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar dapat memberikan kuota lebih dari 2000 orang dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di Provinsi Riau.

Sebagaimana yang diajukan tahun 2017 silam jumlah formasi yang bersifat Tekhnis diajukan lebih 2000 formasi.

"Kemarin kami rapat di BKN, katanya nggak perlu lagi mengajukan formasi karena nanti diberi formasi, cuma gambarannya saya bilang, untuk 2017 itu ada 406 orang yang pensiun, tahun 2018 ada 523 orang, jadi kita kasih gambaran seperti itu, ada seribuan ya, mungkin lebih dari seribuan, kalau saya mintanya diatas 2000 lah, sesuai yang kita ajukan sebelumnya," kata Ikhwan.

Kata dia, permintaan tersebut mengingat kebutuhan yang kian meningkat dan banyaknya pegawai yang pensiun.

"Tahun depan kan ada lagi yang pensiun, tiap tahun kan, apalagi sekarang Perpindahan pegawai," kata dia.

Sebagaimana sebelumnya Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menginginkan agar formasi yang diharapkan adalah pegawai teknis dan pegawai yang betul-betul dibutuhkan.

Baca: 8 Trik Bikin Sepatu Seperti Baru, No Terakhir Bisa Minta Punya Istri Ya!

Baca: 3 Swalayan di Kota Jambi Masih Jual Rockmelon. Tapi Bukan Impor dari Luar Negeri

"Seperti Kedokteran, Spesialis, Tenaga IT, terus masalah aset, pariwisata, seperti itulah, jadi untuk teknis lebih diutamakan," jelasnya.

Sementara untuk tenaga guru, Ikhwan mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dan arahan dari Kementerian Pendidikan. Termasuk rencana pengangkatan guru Honor menjadi CPNS.

"Sekarang ini masih pembahasan di Kemendikbud. Dan tentu ada pemetaan guru dan sesuai usia nantinya. Maka yang menentukan adalah pusat," jelasnya.  (*)