Astaga, 10 PPS di Kerinci Diganti, KPU Langsung Lantik yang Baru untuk Pileg 2019

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendridede Putra

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci mengganti 10 orang panitia pemungutan suara (PPS) yang bertugas untuk Pilkada, Pileg dan Polres 2019. Berdasarkan evaluasi penilaian kinerja, 10 PPS tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga ada pergantian setelah proses dan evaluasi.

Penggantinya langsung dilantik KPU. "Benar ada 10 PPS yang kita ganti, karena dinilai tidak bisa menjalankan tugas dengan baik," ujar Afdal, Ketua KPU Kerinci, Jumat (9/3).

Selain mengganti 10 PPS tersebut, KPU Kerinci juga melakukan pelantikan terhadap ratusan PPS yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Pelantikan dilakukan di GOR Sakti Alam Kerinci, Jumat (9/3).

Ketua KPU Afdal mengatakan PPS yang dilantik akan menjalankan tugas untuk Pileg dan Pilpres. "Iya hari ini pelantikan PPS. Untuk Pileg dan Pilpres, mereka sebelumnya juga bertugas untuk Pilkada Kerinci tahun ini," ungkapnya.

KPU meminta ratusan PPS yang sudah dilantik untuk bekerja maksimal. Tidak terlibat dalam kegiatan Paslon maupun tim sukses. Bila kedapatan dan terbukti melanggar ketentuan maka akan dilakukan pergantian. "Iya pasti diganti kalau terbukti terlibat tim sukses atau pun memihak," katanya

Selain di Kerinci, KPU Kota Sungai Penuh, Jumat (9/3), resmi melantik serta mengambil sumpah/janji 24 PPK dan 207 PPS untuk Pemilu 2019, berlangsung dengan hikmat. PPK dan PPS ini, akan mulai bekerja terhitung sejak mulai tanggal dilantik hingga usai pemilu 2019.

Baca: Mengapa Indonesia Tidak Ikut? Google Doodle Bertema Paralympics 2018, Ini Sejarah Paralimpiade

Baca: Kabar Gembira, Tahun Ini Ada Kenaikan Gaji Bagi Perangkat dan Kepala Desa, Ini Besarannya

Ketua KPU mengatakan PPK dan PPS harus bekerja secara maksimal dalam menyukseskan Pemilu 2019 dan harus tetap menjaga integritas. “PPK dan PPS mesti bekerja secara jujur, adil, serta cerdas, dan yang terpenting tetap menjaga integritas dan independensi penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Dia mengatakan mereka dibentuk untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dan desa.

Senada dengan itu, arahan walik ota yang disampaikan Asistent I Afrizal, menyampaikan hal yang sama agar PPK dan PPS yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan independensi. “Para pejabat PPK dan PPS yang baru dilantik ini, tetap menjaga integritas dan independensi, karena dua hal tersebut tidak bisa dibeli," ujarnya.

Sebagai penyelenggara diharuskan memahami aturan atau regulasi, dan untuk selalu berkomunikasi dengan pihak KPU.

Baca: Tahun Ini Ratusan Guru PNS di Kerinci Pensiun, Amri Swarta Sebut Pemkab Kekurangan 500 Guru

Baca: Mengungkap Fakta Pernikahan Dini di Merangin, Marwan Bilang Memang Masih Ada