Rapat Forum CRS, Maulana Sindir Baru 70 Pengusaha di Kota Jambi yang Keluarkan Dana CSR

Maulana mengungkapkan, saat ini baru 70 persen pelaku usaha di Kota Jambi yang sudah mengeluarakan CSR.

Rapat Forum CRS, Maulana Sindir Baru 70 Pengusaha di Kota Jambi yang Keluarkan Dana CSR
Tribunjambi/Rohmayana
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana pimpin rapat forum CSR di ruang pola kantor Walikota Jambi, Senin (8/4). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat forum CSR di ruang pola kantor Walikota Jambi, Senin (8/4). Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Jambi, Maulana untuk melakukan pemerataan penyaluran SCR.

Maulana Wakil Wali Kota Jambi mengatakan, ada 8 arah kebijakan penyaluran CSR untuk pelaku usaha di Kota Jambi, yakni untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, peningkatan dan pengembangan infrtastrusktur, pembangnan lingkungan hidup dan estetika kota, penciptaan lapangan kerja, olahraga, serta sosial budaya dan keagamaan.

“Perusahaan sudah berkembang banyak, pemerintah wajib melakukan pemerataan,” kata Maulana, Senin (8/4).

Maulana menyebutkan, rapat forum CSR 2019 ini mengundang pelaku usaha yang ada di Kota Jambi, menggugah pelaku usaha untuk menyelurkan CSR melalui Pemerintah Kota Jambi. Ada 130 pelaku usaha yang tergabung dalam forum CSR. “Supaya dana-dana CSR ini lebih terarah,” ujarnya.

Baca: Lakukan Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMP, BNN Kota Jambi Berikan Tips untuk Hindari Narkoba

Baca: Kasus ISPA di Desa Pompa Air Batanghari Naik Tiga Kali Lipat Akibat Illegal Drilling

Baca: Bupati Masnah Sebut Dinas PU Muarojambi Tak Miliki Data Jalan Rusak, Yultasmi Langsung Angkat Bicara

Baca: Arab Saudi Terapkan Aturan Baru, Perekaman Biometerik 1.300 Calon Jamaah Haji Jambi Dikebut

Baca: Dibantu Bank Jerman Rp 225 Miliar, Pembangunan TPA di Kota Jambi Baru 11 Persen

Maulana mengaku, pelaku usaha di Kota Jambi cukup kooperatif. Tahun lalu CSR berhasil terkumpul Rp 13 miliar. “Setiap tahun dunia usaha berkembang, banyak investor baru, itu kita ajak. Tahun ini targetnya Rp 15 M,” jelasnya.

Lanjut Maulana, pemerintah komitmen untuk CSR yang dikeluarkan pelaku usaha yakni dalam bentuk barang yang memang benar dibutuhkan langsung masyarakat.

“Supaya akuntabel. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen tidak menerima dalam bentuk uang,” katanya.

Adanya pemerataan CSR ini juga berdampak pada pemerataan ekonomi, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Hal tersebut mencegah konflik horizontal.

“Kalau penganggunggaran tinggi, maka kriminalitas juga tinggi, jika kriminalitas tinggi, pelaku usaha juga akan terganggu,” sebutnya.

Rapat forum CSR ini menawarkan pada pelaku usaha, mereka bisa menyesuaikan kondisi dan mengambil peran pada poin-poin yang sudah dibuat pemerintah.

“Tergantung kemampuan perusahaan mau mengambil peran dimana,” katanya.

Maulana mengungkapkan, saat ini baru 70 persen pelaku usaha yang sudah mengeluarakan CSR. 30 persennya belum. “CSR itu ada aturannya, yakni 2,5 persen,” ujarnya.

Maulana terus menghimbau pelaku usaha untuk mengeluarakan CSR. “Ini penting, usaha itu tidak sukses kalau status sosial masyarakatnya tidak mampu,” sebutnya.

“Sebagian pelaku usaha masih adanya yang menyalurkan CSR sendiri, kita minta semua melalui pemerintah, supaya terarah,” pungkasnya.

Baca: Hasil Uji Labor Danau Kerinci Mengandung Merkuri, Sekda Kerinci Minta Uji Ulang

Baca: Ditinggal Jualan di Pasar, Rumah Erlinawati di Sungai Penuh Ludes Terbakar

Baca: JPU Kejari Jambi Ajukan Banding, Tak Terima Mantan Kades Balai Semurup Kerinci Divonis 2,5 Tahun

Baca: LKPJ Dikritik, Ini Tanggapan Bupati Safrial Atas Pandangan Umum Anggota DPRD Tanjab Barat

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved