Konflik Lahan di Sarolangun, Pemkab akan Koordinasi dengan KLHK. Wabup: Tak Ada Istilah Ganti Rugi

Hutan produksi ini adalah kawasan hutan negara secara hak tidak dibebani kepemilikannya, tetapi diatur oleh negara.

Konflik Lahan di Sarolangun, Pemkab akan Koordinasi dengan KLHK. Wabup: Tak Ada Istilah Ganti Rugi
tribunjambi/wahyu
Warga Mandiangin, Sarolangun mendatangi Kantor Bupati, untuk menghadiri pertemuan dengan pemkab, pihak perusahaan, dan pihak lain 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Penyelesaian konflik antara perusahaan dengan kelompok masyarakat kecamatan mandiangin, Sarolangun masih terus berlanjut.

Kini Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar rapat mediasi untuk mencari penyelesaian konflik antara perusahaan dengan warga Kecamatan Mandiangin, Sarolangun.

Mediasi dipimpin oleh Wakil bupati Hillalatil Badri dan dihadiri oleh Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana, Kajari Sarolangun Ihkwan Nul Hakim, Pabung Kodim 0420/Sarko, unsur pemerintahan kabupaten sarolangun, pihak pimpinan perusahaan dan perwakilan warga pimpinan Sukiman, bertempat di ruang aula kantor Bupati, Kamis (10/1/2019).

Baca: Gubernur Cup 2019, Babak Pertama, Merangin vs Bungo Masih Imbang 1-1

Baca: Warga Terusan Batanghari,Tega Larikan Motor Tetangganya, Ini Modus Pelaku Saat Beraksi

Baca: Caleg PBB Dapil I Tungkal Ilir, Lulus CPNS, Ini yang Dilakukan BKPSDM dan KPUD

Rapat mediasi ini belum juga menemukan titik terang dan jalan keluar. Hingga sore hari terlihat, suasana sempat memanas lantaran, salah seorang masyarakat tidak terima dengan sikap perusahaan dan keluar dari ruangan mediasi dengan mimik wajah emosi.

"Aku dak senang, perusahaan yang mengelak atas persoalan ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat yang sudah digusur," kata Samsul salah seorang warga

"Kalok perusahaan yang mengklaim tidak adanya penggusuran lahan yang berdampak terhadap tanaman tumbuh yang ditanam masyarakat, silahkan cek. Terutama lahan saya seluas 5 hektar, kini sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Baca: Gara-gara Illegal Drilling, 8 Terdakwa Diadili di Pengadilan

Baca: BPKSDM Tanjabbar Lakukan Pencocokan, Hasilnya Peserta CPNS yang Lulus dan Caleg, Orang yang Sama

Baca: Pakai 3 Truk, Ratusan Warga Datangi Kejari Bungo, Minta Rio Rambah Diperiksa

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dan akan membentuk sebuah tim kecil investigasi.

"Berdasarkan kesepakatan hari ini, mediasi akan dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian seminggu setelah itu kita akan membentuk tim kecil yang melibatkan seluruh unsur," kata Wakil Bupati Sarolangun, H Hillalatil Badri, setelah memimpin pertemuan itu.

Ia mengatakan seluruh unsur akan dilibatkan dalam koordinasi tersebut nantinya. Baik pihak masyarakat, perusahaan, kementerian, kehutanan provinsi, kemudian pihak pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Baca: Bocah 5 Tahun di Sumay, Tenggelam saat Mancing Bersama Teman-temannya

Baca: VIDEO: Mencekam! Kerusuhan di Rutan Surakarta Solo, Massa Berusaha Tembus Barikade

Baca: 2,5 Jam Prabowo-Sandi Konsultasi dengan SBY di Kuningan Timur, Kata Muzani Soal Debat

Halaman
12
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved