Kadisdik Anggap Masih Wajar Bangunan Toilet SD Habiskan RP 166 Juta, Wakil DPRD: Setara Rumah

TRIBUNJAMBI.COM – Proyek pembangunan 21 unit toilet di sejumlah SD dan SMP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan publik. 

Proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 3 miliar itu menuai kritik lantaran biaya pembangunan satu toilet mencapai rata-rata Rp 166 juta.

Ya, Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, menilai nilai anggaran tersebut tidak masuk akal. Ia mempertanyakan mengapa pembangunan toilet sekolah bisa menghabiskan anggaran setara harga rumah subsidi di Sulsel.

Akan tetapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parepare, Makmur, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, biaya pembangunan toilet dengan nilai tersebut masih tergolong wajar.

Diketahui, tahun ini Dikbud Parepare mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 21 toilet sekolah di tingkat SD dan SMP. Total anggarannya mencapai Rp 3,3 miliar.

Salah satu toilet dibangun di SD Negeri 3 Parepare yang berada di Jalan Veteran, Kecamatan Ujung. Bangunannya berukuran sekitar 4x4 meter dengan tinggi 3,5 meter dan di dalamnya terdapat empat ruangan.

Baca juga: Nasib DJ Bravy Gegara Ketahuan Selingkuh Jelang Lahiran Erika Carlina, Kini Batal Menikah

Baca juga: Rismon Sianipar Sentil Jokowi: Lupa Nama Dosen Pembimbing Cuma 2 Kemungkinan, Gila atau Penipu

Baca juga: Bantah Keras Edit Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Minta Polisi Periksa Kader PSI, Ini Alasannya

Makmur menjelaskan bahwa pembangunan toilet sekolah merupakan bagian dari program sanitasi yang digencarkan di Kota Parepare demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat.

“Memang ada program sanitasi toilet sekolah tahun ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025) dikutip TribunTimur.

Gunakan Dana Alokasi Umum (DAU)

Makmur menyebut anggaran pembangunan toilet tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sendiri merupakan komponen penting pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pemerataan fiskal antardaerah.

Dana ini, kata Makmur, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk sarana sanitasi di sekolah-sekolah.

Karena fasilitas toilet yang dibangun bersifat inklusif dan dilengkapi fasilitas penunjang, menurut Makmur biaya Rp 166 juta sudah sesuai.

“Fasilitasnya lengkap, seperti wastafel dan kloset duduk. Jadi anggarannya memang seperti itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain toilet, pihaknya juga tengah berupaya memperbaiki fasilitas lain seperti ruang kelas. Namun, untuk rehabilitasi ruang kelas, Dikbud mengajukan proposal ke Kementerian karena dana tersebut tidak bisa menggunakan DAU.

“Kalau perbaikan ruang kelas tidak bisa pakai DAU. Tapi tahun depan kita sudah ajukan proposalnya ke Kementerian,” terangnya.