Gelar Pahlawan Soeharto Prematur, Putri Gus Dur: Klarifikasi Rekam Jejak Masa Lalu, Rekonsiliasi

TRIBUNJAMBI.COM - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 , Soeharto, memantik respons tajam dari kalangan aktivis kemanusiaan. 

Salah satunya adalah Alissa Qotrunnada Wahid, Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, yang secara tegas menyebut pemberian gelar pahlawan nasional itu prematur.

Alissa Wahid menekankan negara masih memiliki "pekerjaan rumah" (PR) besar yang belum tersentuh terkait rekam jejak kepemimpinan Orde Baru. 

Menurutnya, gelar kepahlawanan tidak bisa diberikan tanpa proses penyelesaian masa lalu yang adil.

Tiga Pilar Kriteria Pahlawan yang Belum Terpenuhi

Dalam wawancara khusus dengan Tribunnews pada Senin (10/11/2025), putri dari mendiang Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ini menggarisbawahi tiga kriteria fundamental.

Tiga kriteria itu yang bahkan termaktub dalam undang-undang, untuk seorang Pahlawan Nasional:

 1. Integritas Moral

Bagaimana seseorang dihargai menjadi pahlawan karena integritas moralnya.

 2. Pengorbanan Diri

Kesediaan untuk mengorbankan diri demi memperjuangkan integritas moral tersebut.

Baca juga: Gus Mus Tolak Keras Gelar Pahlawan Soeharto, Ingatkan Tragedi Orba: Banyak Kiai Dimasukin ke Sumur

Baca juga: Mission Success! 4 Polisi Bongkar Jaringan Penculik Anak Makassar-Jambi dan Selamatkan Bilqis

Baca juga: Roy Suryo Cs Tersangka, PSI Minta Stop Tuduh Jokowi Kriminalisasi Hukum: Punya Hak Dilindungi

 3. Kesejahteraan Rakyat

Perjuangan tersebut harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak.

"Dari tiga hal ini, menurut kami ada banyak PR terkait dengan Presiden Soeharto," tegas Alissa. "Selama PR itu belum diselesaikan, maka sebetulnya kita belum bisa untuk menyebut beliau sebagai pahlawan nasional, karena ada banyak pihak yang mereka menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto."

Jalan Memaafkan Harus Didahului Kebenaran

Alissa Wahid kemudian mengingatkan kembali upaya yang sempat digagas pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie, yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

Komisi ini, yang bahkan sempat mempelajari model di Afrika Selatan, dimaksudkan sebagai jembatan untuk menyembuhkan luka sejarah bangsa.